Hal tersebut disampaikan Luhut untuk mendukung program pemerintah dalam upaya menekan emisi. Bahkan, Luhut menyebutkan, porsi kepemilikan swasta atas pembangkit listrik EBT nantinya bisa menjadi mayoritas, yakni bisa mencapai 64 persen di 2030.
"Untuk menyukseskan program ini pemerintah membuka kesempatan pihak swasta untuk berpartisipasi membangun EBT dengan kepemilikan swasta mencapai 64 persen dari pembangkit yang beroperasi pada 2030," kata Luhut, dalam Outlook Energi 2022, Kamis, 24 Februari 2022.
Dalam green RUPTL 2021-2030, Luhut menjelaskan, persentase EBT dalam bauran energi telah dinaikkan menjadi 52 persen di 2030. Sementara persentase EBT dalam bauran energi baru baru mencapai 13 persen. Hal itu menjadi peluang bagi perusahaan swasta untuk masuk berkontribusi.
Ia berujar dalam beberapa waktu ke depan persentase Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) akan mendominasi dengan persentase 25,6 persen. Kemudian dilanjutkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 11,5 persen, dan tidak menutup kemungkinan porsi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) juga akan tinggi melalui dukungan teknologi yang semakin ramah.
Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menekan emisi tidak hanya dengan membangun pembangkit-pembangkit berbasis EBT. Luhut menambahkan pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
"Selanjutnya di 2031 tidak ada lagi pemakaian dan dimulainya penghentian pengoperasian passing out secara bertahap dengan harapan di 2060 sudah tidak ada PLTU batu bara yang beroperasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
