"Di gondang wetan, di sana banyak industri kecil, mereka produksi aksesoris motor, yang mereka tidak hanya dijual online tapi mereka juga ekspor. Nah beli alat enggak murah, mengajukan KUR, minta bantuan kita untuk dapat KUR. Ketika dapat KUR alatnya rusak, baru dipakai enggak lama. Kenapa alatnya rusak? Listrik sering mati katanya. Kedua produktivitasnya jadi menurun," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Senin, 28 Maret 2022.
Ia pun menimbang insentif yang diberikan negara kepada PLN sangat banyak. Seharusnya, PLN memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan kelistrikan kepada masyarakat bukan justru sebaliknya.
"Kalau kita lihat sebenarnya PLN ini sudah sangat dimanjakan oleh negara kita. Kalau kita lihat, kita belajar Januari, tiba-tiba ekspor batu bara di stop. Karena apa? Karena PLN ngomong ke pemerintah kita (PLN) enggak dapat batu bara. Akhirnya di stop bagaimana PLN bisa dapat konsumsi batu bara," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan telah membuka ICE NewCastle Coal, harga batu bara pernah tembus USD400 per metrik ton sementara PLN mendapatkan harga khusus USD70 per metrik ton.
"Harapan saya, perhatian pemerintah yang sudah menganakemaskan PLN ini ditindaklanjuti dengan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk rakyat kita termasuk konsumsi listrik tadi yang dampaknya ternyata buat masyarakat kita sangat banyak," sebutnya.
Terkait harga khusus untuk batu bara PLN, diwaktu yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengakui sempat menghadapi masalah krisis batu bara di akhir tahun lalu. Namun saat ini sudah terselesaikan.
"Untuk yang DMO memang kami mengakui sempat menghadapi masalah yang sangat krisis di akhir tahun lalu memang itu hanya sekitar 5-7 hari mendekati pemadaman secara luas," kata Darmawan. Darmawan juga menyatakan, telah terjadi ada beberapa pergeseran cara berpikir mengenai DMO batu bara untuk PLN.
"Jadi selama dua tahun yang lalu enforcement DMO ini dilakukan selama tahunan, jadi artinya dengan adanya disparitas harga nanti pada akhir tahun diukur baru kemudian diukur tahun depannya. Sehingga selama setahun itu ada ruang bagi pemasok batu bara untuk mengambil standing position untuk ekspor karena ada disparitas harga yang cukup besar tetapi dengan aturan terbaru maka enforcement yang tadinya tahunan sekarang diubah menjadi bulanan," jelas Darmawan.
"Kemudian juga enforcement oleh PLN tadinya adalah pada saat batu bara sampai ke PLTU, sedangkan faktanya adalah kegagalan delivery itu bukan saat batu bara sampai PLTU tapi saat loading yang terjadi 10 hari sebelumnya," pungkas Darmawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
