Pasalnya, sengketa sawit terjadi karena penambahan beleid baru dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang terkait dengan perizinan usaha sawit, secara spesifik di Pasal 110 A dan 110 B.
Persoalannya aturan baru itu bertabrakan antara Hak Guna Usaha (HGU) yang puluhan tahun dimiliki baik itu perusahaan maupun masyarakat, dengan penunjukkan kawasan hutan oleh pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanul arifin mengatakan, saat ini merupakan periode krusial yang berisiko mengancam eksistensi industri sawit.
"Sekarang mungkin adalah titik krusial yang genting. Karena kita adalah produsen terbesar dan yang terdampak tidak hanya pabrik besar tapi juga skala kecil dari hulu sampai hilir," katanya, Jumat, 27 Oktober 2023.
| Baca juga: Pemerintah Diminta Dukung Petani Sawit terkait Sengketa Lahan |
Bustanul mengungkapkan, opsi denda administratif apabila lahan yang telah mendapatkan HGU namun oleh pemerintah dimasukkan ke kawasan hutan penuh dengan problematika dan multitafsir.
Ia menjelaskan, ini lah kemudian yang perlu didiskusikan ulang sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dan membantu upaya penciptaan iklim berusaha yang kondusif.
"Komunikasi publik dan partisipasi masyarakat sangat penting. Sementara teman-teman di sawit ingin itu legal. Perkebunan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas investasinya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
