Ketua Umum HNSI, Herman Herry, menyampaikan program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi satu juta keanggotaan pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi tersebut agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
"Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1.000.000 KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, melalui keterangan tertulis, Sabtu 27 Juli 2024.
Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Ketiga, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran untuk nelayan.
Baca: Bakamla RI Jemput 16 Nelayan Indonesia yang Ditangkap Malaysia |
"Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry.
Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik.
"Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry.
Herman Herry berharap HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kolaborasi itu dinilai penting dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.
"HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," ujar dia.
Diketahui, Herman Herry baru saja melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu, 24 Juli 2024. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News