Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Hippindo Nilai Larangan Iklan Rokok di DKI Jakarta Berlebihan

Ekonomi industri rokok Ritel rokok minimarket
Eko Nordiansyah • 22 September 2021 22:13
Jakarta: Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta yang menutup paksa etalase rokok di minimarket membuat gelisah para pelaku usaha terutama gerai-gerai ritel modern. Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menjelaskan, aksi Satpol PP ini justru menimbulkan keresahan.
 
"Padahal kami punya hak menjual rokok untuk usia 18 tahun ke atas, penempatan penjualan rokok juga sudah didesain untuk tidak dapat dijangkau konsumen. Aturan ini jadi sangat berlebihan, tidak jelas," kata Tutum dalam webinar, Rabu, 22 September 2021.
 
Tindakan Satpol PP yang menutup etalase rokok ini juga dinilai tidak berlandasan hukum. Seruan Gubernur (Sergub) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok yang disebut menjadi landasan penindakan oleh Satpol PP tidak cukup kuat karena beleid tersebut bersifat imbauan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengamat Hukum Universitas Trisakti Ali Ridho menegaskan, aksi Satpol PP tersebut melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, ia menilai Sergub tersebut tidak memiliki jangkauan hukum untuk melakukan pengaturan ke luar internal pemerintahan, apalagi sampai dijadikan acuan penindakan Satpol PP.
 
"Dari segi fungsi, Seruan Gubenur, Surat Edaran Gubernur, maklumat dan bentuk lainnya itu hanya sebagai bentuk produk naskah dinas, alat komunikasi untuk kedinasan saja, untuk internal aparat pemerintahan. Lazimnya demikian," ujar dia.
 
Meski ada diskresi memberikan kebebasan bertindak bagi pejabat adminstratif, namun ada syarat ketat yang perlu dipenuhi. Misalnya peraturan tidak boleh melampaui kewenangan regulasi yang berada di atasnya, kemudian karena Sergub bukanlah Peraturan Undang-Undang (PUU) maka tak boleh bersifat mengatur, serta tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya maupun ketentuan Pemprov DKI sendiri.
 
Menurut Ali, yang menjadi masalah karena ketentuan soal Kawasan Tanpa Rokok sudah tuntas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang justru memperbolehkan promosi dan penjualan rokok, bahkan di kawasan tanpa rokok.
 
"Maka dengan adanya substansi mengatur, Sergub ini menjadi aneh karena ada yang sifatnya larangan. Pertentangan juga bukan hanya dengan PP 109/2012 melainkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa rokok adalah produk legal sehingga perlu diberikan secara adil terkait hak-haknya. Dan bahkan, Sergub ini juga bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta sendiri yaitu Perda 50/2012," papar Ali.
 
Pertentangan yang disebut Ali juga semakin menguatkan bahwa tindakan Satpol PP sejatinya memang tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan penutupan etalase rokok. Berdasarkan peraturan Satpol PP, mereka hanya memiliki tiga kewenangan, yaitu melaksanakan atau menegakan peraturan daerah, melakukan penertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 
Selain itu, kegaduhan yang tercipta akibat Sergub ini juga bertentangan dengan situasi saat ini. Pasalnya, saat PPKM melonggar dan aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat tersendat berangsur bangkit. Namun kegaduhan ini tidak selaras dengan niat pemerintah untuk kembali mengerek pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif