Pupuk Bersubsidi. Foto : MI.
Pupuk Bersubsidi. Foto : MI.

Ombudsman Sebut Perlu Perbaikan Kriteria Petani Penerima Pupuk Subsidi

Husen Miftahudin • 30 November 2021 21:23
Jakarta: Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi adalah terkait dengan perbaikan kriteria petani penerima subsidi.
 
"Kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang diatur dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 menyebabkan pemberian pupuk subsidi belum memberikan hasil yang setimpal dengan anggaran pupuk subsidi yang terbatas," ujar Yeka dalam siaran persnya, Selasa, 30 November 2021.
 
Menurut Yeka, jumlah komoditas yang sangat banyak, pembatasan lahan kurang dari dua hektare, serta penggunaan pupuk bersubsidi yang lebih beragam mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi terhadap kebutuhan rata-rata hanya mencapai 38 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi, resultante dari 69 komoditas, lahan dua hektare, ragam pupuk bersubsidinya yang banyak, ternyata rata-rata petani itu hanya mendapatkan 38 persen dari kebutuhannya," tutur dia.
 
Karena itu, Ombudsman memberikan opsi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dalam perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi. Opsi pertama, pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100 persen kepada petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektare.
 
"Perlu diketahui, petani pangan dan hortikultura yang luas lahan garapannya di bawah 0,1 hektare itu mencapai 60 persen dari seluruh rumah tangga petani Indonesia," ungkap Yeka.
 
Opsi kedua, sambung dia, memberikan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 100 persen hanya kepada petani dengan komoditas tanaman padi dan jagung sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 hektare.
 
"Opsi ketiga, pupuk subsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan garapan di bawah satu hektare dengan komoditi strategis. Akan tetapi kami memagari rasio alokasi dengan kebutuhannya minimal 60 persen," terangnya.
 
Yeka menegaskan bahwa dengan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang mengatur penentuan sasaran penerima, penentuan jenis pupuk, fokus pada komoditas tertentu, serta diiringi dengan pengawasan, maka pupuk bersubsidi dapat dijadikan sebagai instrumen dalam perlindungan petani dan menjaga keberlanjutan sistem budidaya pertanian maupun instrumen peningkatan produksi.

 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif