Hal itu diyakininya karena kebijakan pemerintah yang sudah menerapkan hilirisasi industri, terutama komoditas pertambangan, sehingga meningkatkan besaran ekspor sekaligus mendorong perbaikan neraca perdagangan.
"Neraca dagang kita saya ingat 2012 defisit USD7,7 miliar dengan RRT. 2021 karena kita sudah ekspor besi baja, defisit kita menjadi USD2,4 miliar. Tahun ini saya pastikan kita dengan RRT surplus," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dilansir Antara, Selasa, 23 Agustus 2022.
| Baca juga: Jokowi Bayar Utang ke Luar Negeri, Tiongkok Paling Signifikan |
Jokowi mencontohkan buah dari kebijakan penghentian ekspor nikel mentah telah menciptakan lompatan nilai perdagangan bagi Indonesia.
Sekira 5-7 tahun yang lalu, ia berujar, nikel hanya membuahkan ekspor senilai USD1,1 miliar atau sekira Rp16 triliun dan angka itu melompat menjadi USD28 miliar atau sekira Rp306 triliun pada 2021.
"Nikel ini nanti pada akhirnya (nilai ekspor) kurang lebih USD35-40 miliar, karena turunan-turunannya belum rampung," ungkapnya.
Padahal, ketika pertama kali memberlakukan kebijakan penghentian ekspor nikel mentah banyak menuai reaksi, termasuk dari kalangan Kadin yang menyatakan Indonesia belum siap.
Oleh karena itu, dengan keberhasilan yang sudah diperlihatkan, Jokowi mengajak jajaran Kadin untuk turut berperan aktif dalam mendorong hilirisasi industri pertambangan.
| Baca juga: Masuk Proyek Strategis Nasional, Stabilitas Keamanan Smelter Nikel CNI Group Terjamin |
"Ini tolong ditarik ke bahan-bahan mentah yang lainnya, jangan hanya nikel. Bapak Ibu kalau enggak siap, join, cari partner. Mudah sekali Indonesia ini, tanya Pak Ketua Kadin, berbondong-bondong harian itu orang datang ingin investasi entah dari Korea, entah dari Jepang, entah dari RRT, Eropa," ujarnya.
Ia meyakini pada akhirnya pengusaha dari negara-negara tersebut tidak punya pilihan selain membawa industri mereka ke Indonesia dan hal itu harus bisa dimanfaatkan oleh para anggota Kadin untuk terus berperan aktif.
"Join dengan mereka, karena memang kita butuh teknologi, kita juga butuh investasi agar ada capital inflow. Hal-hal seperti ini yang harus," kata Presiden.
Kendati demikian, Presiden menjamin surplus neraca perdagangan RI-Tiongkok pada 2022. Laporan terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia masih mengalami defisit.
Data BPS terkini menyebutkan nilai ekspor RI-Tiongkok pada Januari-Juli 2022 telah mencapai USD34,13 miliar, sedangkan untuk impor sebesar USD38,27 miliar, atau defisit USD4,14 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
