"IKN yang memperhatikan ekonomi sirkular fondasinya harus benar dulu. Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dulu," ujar Achmad, dilansir dari Antara, Selasa, 2 Agustus 2022.
Achmad mengatakan konsep ekonomi sirkular berarti menanam pohon lebih banyak dibandingkan dengan mendirikan bangunan atau dengan kata lain memperbanyak ruang terbuka hijau. "Semaksimal mungkin tidak menebang pohon-pohon," ujar Achmad.
Ia menjelaskan nantinya residu yang ada di wilayah itu harus bisa diserap dan diolah kembali tanpa menimbulkan satu residu tambahan. Dirinya menegaskan ekonomi sirkular basisnya berkelanjutan, yakni bagaimana memperpanjang siklus hidup di dalam lingkungan itu.
"Siklus hidup itu mulai dari bahan baku hingga produksi limbahnya," ujar Achmad.
| Baca: Ekonomi Indonesia Disebut Aman, Tapi Waspadai Laju Inflasi |
Selain itu, menurut Achmad, nantinya bahan baku dan barang-barang yang tersedia di wilayah itu harus tidak menghasilkan limbah yang berlebihan. Tentunya juga, sampah yang ada harus dapat di daur ulang dan air limbahnya dapat dikelola dan disalurkan untuk digunakan kembali.
Menurut dia, ekonomi sirkular ini harus sudah mulai diterapkan pada saat pembangunan istana negara, yang merupakan salah satu proyek pembangunan pertama di wilayah itu. Achmad menambahkan tantangan ekonomi sirkular ini di antaranya pelaksanaannya harus disertai dengan perubahan mental masyarakat.
Pasalnya dalam sebuah kota berpenghuni, masyarakat cenderung memiliki mental konsumerisme. Adapun dalam konsep ekonomi sirkular, lanjut dia, masyarakat juga harus bisa menjaga daya konsumsi, yakni dengan memanfaatkan berbagai bahan baku dan barang yang ada di wilayah itu.
"Mencukupi kebutuhan sehari dari sekitar itu. Limbahnya dikembalikan dalam bentuk yang bermanfaat," ujar Achmad.
Sebelumnya, Koordinator Tim Ahli Tim Transisi IKN Wicaksono Sarosa mengatakan pembangunan kawasan IKN akan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Nantinya 60 persen semua timbunan sampah akan didaur ulang pada 2045.
Kemudian, pengelolaan air limbah melalui sistem pengolahan secara 100 persen pada 2035, dan 10 persen lahan seluas kawasan pemerintahan IKN disediakan untuk kebutuhan produksi pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
