Karenanya, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau demi mendukung pencapaian tujuan kesehatan masyarakat. Apalagi sistem kesehatan di Indonesia tengah diuji di masa pandemi covid-19.
"Kita harus berurusan dengan kesehatan masyarakat di masa pandemi covid-19 ini dan salah satu cara menavigasinya adalah dengan memlliki sistem kesehatan yang mumpuni," kata Lead Economist World Bank Indonesia Frederico Gil Sander dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Juli 2020.
Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu cita-cita pemerintah Indonesia yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.
Menghadapi pandemi covid-19 ini, pemerintah telah menganggarkan belanja negara yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan yang dananya diperoleh dari utang. Itu sebabnya, Sander mengatakan bahwa navigasi ekonomi terkait kurva utang negara harus dikelola dengan cara mengeliminasi subsidi pada sektor tertentu dan melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak seperti dengan meningkatkan pajak tembakau, plastik, dan produk tinggi gula.
Persiapan ini harus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan baru saat pandemi sehingga pemerintah perlu memiliki sistem kesehatan yang solid. "Pemerintah sebaiknya meningkatkan kapasitas untuk tes covid-19 kepada lebih banyak orang agar terlacak dan meningkatkan layanan kesehatan serta terus berinvestasi di bidang kesehatan," ungkapnya.
Dalam paparan Bank Dunia mengenai Indonesia Economic Prospect 2020, Indonesia dapat melakukan beberapa cara untuk mencapai tujuan kesehatan yang universal, termasuk dengan meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara untuk mendukung anggaran negara untuk pelayanan kesehatan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah reformasi sistem cukai produk yang tidak menyehatkan seperti tembakau dengan cara menerapkan simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau. Simplifikasi struktur tarif cukai tidak hanya akan menambah penerimaan negara, tetapi juga menekan prevalensi perokok di Indonesia.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau. Koordinator Ekonomi Pengendalian Tembakau WHO Jeremias N Paul, Jr mengatakan penyederhanaan atau pengurangan struktur tarif cukai tembakau sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
