Ilustrasi. Foto: Dok.Kementerian ESDM
Ilustrasi. Foto: Dok.Kementerian ESDM

2021, Pemerintah Gelar Studi Bangun Jargas dengan Skema KPBU

Ekonomi Kementerian ESDM jaringan gas bumi
Suci Sedya Utami • 03 September 2020 19:21
Jakarta: Pemerintah akan menggelar studi pendahuluan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tahun depan sebelum nantinya diterapkan di 2022.
 
Untuk melakukan studi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana yang masuk dalam pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sebesar Rp1,99 triliun yang diperuntukkan dalam kategori belanja publik fisik.
 
"Belanja publik fisik sebesar Rp1,74 triliun (87,18 persen) yang digunakan untuk pembangunan jaringan gas, konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, serta studi pendahuluan jargas dengan skema KPBU," kata Plt Dirjen Migas Ego Syahrial dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ego mengatakan studi pendahuluan tersebut akan dilakukan di 10 lokasi dengan anggaran sebesar Rp8 miliar. Di tahun depan, pemerintah berencana membangun jargas sebanyak 120.776 sambungan rumah tangga (SR) di 21 lokasi dengan anggaran Rp1,2 triliun.
 
Skema KPBU untuk proyek jargas ini guna mengejar target pembangunan jargas sebanyak empat juta sambungan di 2024. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan dana untuk merealisasikan pembangunan jargas hingga empat juta sambungan diperkirakan mencapai Rp38,4 triliun. Namun, dari total kebutuhan ini, pendanaan dari anggaran negara hanya Rp4,1 triliun untuk pembangunan 366.070 sambungan di 2020-2021.
 
Selanjutnya, pembangunan jargas oleh BUMN sebanyak 633.930 sambungan di periode yang sama dengan nilai investasi Rp6,9 triliun. Porsi pendanaan terbesar diharapkan datang dari skema KPBU yang mencapai Rp27,4 triliun untuk pembangunan jargas 2,49 juta sambungan di 2021-2024.
 
Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso mengatakan studi pendahuluan dibutuhkan untuk pelaksanaan skema KPBU dalam pembangunan jargas sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Sehingga, studi pendahuluan ini harus dilaksanakan.
 
Setelah studi pendahuluan selesai, lanjut dia, akan dikeluarkan rekomendasi KPBU dan kriteria pemilihan badan usaha. Tahap berikutnya adalah penyiapan fasilitas proyek atau Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan. Kemudian, akan dilakukan penyusunan business outline case dan baru akan digelar lelang proyek jargas skema KPBU.
 
"Jadi di 2020 ini masih perencanaan untuk KPBU, kemudian di 2021 baru masuk ke penyusunan outline business case, sehingga di 2022 mulai jalan skema KPBU," jelas Alimuddin.
 
Mengacu data Kementerian ESDM, pembangunan jargas dapat mengurangi impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) sebesar 603.720 ribu ton per tahun, memangkas subsidi LPG sebesar Rp297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp386 miliar per tahun. Jargas juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun.
 
Selain jargas, alokasi belanja publik fisik juga akan digunakan untuk program konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 25 ribu unit di 22 provinsi dengan anggaran Rp247,5 miliar serta konversi BBM ke BBG untuk petani sebanyak 25 ribu di 14 provinsi dengan anggaran Rp206,2 miliar.
 
"Untuk anggaran belanja Kementerian ESDM sebesar Rp7 triliun di 2021, kita akan mendedikasikan lebih dari 50 persen ke infrastruktur fisik," jelas Ego.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif