"Kita siap bantu dan support pemenuhan kebutuhan alkes dan APD, dan pengurus-pengurus Hipmi yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah juga ikut support pengusaha lokal," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Sari Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 21 April 2020.
Menurut Sari, semakin merebaknya covid-19 di Indonesia membuat kebutuhan masker dan alat medis lainnya melonjak tajam. Beberapa pelaku industri pun akhirnya banting setir untuk memproduksi masker dan memasarkannya secara luas.
"Banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit APD dan masker nonmedis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak dirumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jadi, ada juga perjuangan pengusaha yang banting setir dan kreatif untuk bertahan," ucapnya.
Sari menambahkan, pihaknya berharap kepada pemerintah agar ke depannya industri kesehatan Indonesia harus diperkuat. Sebab berbagai negara termasuk Indonesia saat ini tengah mengalami kelangkaan bahan baku APD.
"Jangan sampai kita bisa mengerjakan, tapi bahan baku impor. Kami akan mendorong setiap pengusaha konveksi untuk mengembangkan bisnisnya," ungkapnya.
Sementara itu Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP Hipmi I Gusti Nyoman Darmaputra menegaskan pihaknya terus mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa terus berkegiatan di tengah pandemi. Salah satunya dengan membantu distribusi penjualan para UMKM yang memproduksi APD.
"Kita berharap pemenuhan kebutuhan APD dan alkes lain, serta masker bisa melibatkan pengusaha UMKM lokal yang tergabung di Hipmi agar bisa survive," tutur Darma.
Oleh karena itu, kata Darma, pemerintah harus menindak pihak-pihak yang mempersulit distribusi UMKM yang memproduksi alkes dan APD. Akibat pendistribusian APD terhambat oleh masalah perizinan, banyak tenaga medis tidak menggunakan APD dalam menangani pasien covid-19. Sebab, penyaluran APD harus melalui proses yang sangat panjang.
"Harus dipermudah perizinan dan kebijakan khusus untuk distribusi APD produk UMKM. Daripada pemerintah berat memberikan bantuan, lebih baik dilonggarkan dalam perizinan dan berkoordinasi dengan organisasi untuk penyaluran APD, sehingga pemenuhan lebih merata berasal dari UMKM," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
