Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Menjaga Defisit Melalui Kebijakan Energi Terintegrasi

Ekonomi kementerian esdm defisit transaksi berjalan defisit anggaran
Ade Hapsari Lestarini • 04 Juni 2020 13:05
Jakarta: Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan energi lebih terintegrasi dan konsisten. Mengingat kebijakan energi juga akan turut mendukung ketahanan cadangan devisa.
 
Defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) sering melebar akibat tingginya impor, salah satu dari impor BBM. Ujungnya, mata uang rupiah pun rentan naik turun alias fluktuatif.
 
Ekonom Institute for Development of Economics and Finanance (Indef) Ucok Pulungan mengatakan energi alternatif lain di luar gas, juga perlu didorong. Seperti penggunaan energi angin maupun air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misal, sebenarnya pembangkit listrik tenaga bayu sudah dikembangkan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tinggal diperbanyak. Program energi alternatif lain sudah ada, karena itu jangan lagi menjadi wacana saja," kata Ucok, di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.
 
Dia juga mengingatkan pelemahan rupiah selain dampak kebijakan impor BBM yang tinggi, juga karena kebijakan di sektor rill. Misalnya ekspor yang rendah lalu kebegantungan pada jasa asing dan aliran modal ke negara lain dari pendapatan investasi.
 
Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) sudah cukup baik mengawal rupiah. Sehingga bila sektor rill tidak beres, makan rupiah akan terdepresisi.
 
"Dalam kaitannya dengan BBM, maka terkait dengan impor. Namun pemerintah sudah berupaya dengan penggunaan B20. Sedikit banyak sudah terlihat dari penurunan volume impor BBM sepanjang 2019," ucapnya.
 
Harga BBM murah dengan subsidi, juga bisa membuat program energi alternatif selain fosil bisa menjadi lambat. Memang, ada tendensi kalau harga BBM murah, insentif untuk mengembangkan energi altenatif jadi tidak menarik. "Itu yang selama ini terjadi. Tapi, saat harga BBM naik, baru kita panik," ucap dia.
 
Dia menilai dalam penentuan harga BBM, perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dia mengakui ada koreksi nilai tukar dan juga penurunan harga minyak, tetapi harus tetap hati-hati dalam mengambil kebijakan harga BBM.
 
Maka dari itu, dirinya mengingatkan saat ini lebih penting mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga agar ekonomi lebih berputar, agar konsumsi rumah tangga tidak anjlok. Caranya, menekan inflasi pangan lewat operasi pasar di daerah, juga memastikan pendapatan masyarakat terjaga.
 
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa menambahkan saat ini BBM subsidi diberikan pada BBM jenis diesel (solar) dan minyak tanah. Di APBN 2020, besarnya Rp18,7 triliun. Yang besar adalah subsidi LPG 3 kg senilai Rp49,4 triliun.
 
"Subsidi ini memang perlu dipangkas secara bertahap dan dialihkan kepada sektor lain yang produktif, tetapi pengalihan tersebut harus memastikan bahwa masyarakat miskin tetap bisa mendapatkan energi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas," ujar Febby.
 
Menurut data Kementerian Keuangan, pada 2011 subsidi BBM mencapai Rp165,2 triliun, kemudian pada 2012 meningkat tajam menjadi Rp211,9 triliun. Pada 2013 terjadi sedikit penurunan subsidi menjadi Rp210 triliun, namun biaya ini meningkat kembali pada 2014 menjadi Rp240 triliun.
 
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa bagian terbesar subsidi bahan bakar dinikmati oleh pemilik kendaraan roda empat (53 persen), dan bukan oleh pengendara motor (40 persen) dan angkutan umum (tiga persen).
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif