Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani

Direksi Jiwasraya Tak Pernah Intervensi Manajer Investasi

Ekonomi Jiwasraya
Suci Sedya Utami • 09 Agustus 2020 16:24
Jakarta: PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyatakan bahwa direksi mengarahkan penyesuaian (rebalancing) portofolio saham dan reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi (MI) pada 2018.
 
Dalam klarifikasinya tersebut, disampaikan bahwa manajemen baru termasuk Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko tidak pernah mengintervensi dan mengarahkan MI untuk melakukan rebalancing aset atau penyesuaian investasi milik Jiwasraya pada produk reksadana yang dikelola oleh PT Corfina Capital.
 
"Mengacu pada notulensi rapat pada 28 Februari 2019, manajemen Corfina lah yang memiliki inisiatif untuk melakukan rebalancing asset. Masih mengacu pada notulensi rapat, manajemen Corfina berencana melakukan rebalancing asset di mana underlying saham small caps akan diganti menjadi saham middle caps yang mempunyai potensial upside yang lebih baik," kata Sekretaris Perusahaan Jiwasraya Kompyang Wibisana, Minggu, 9 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kompyang mengeklaim, manajemen yang menjabat saat ini sangat memahami substansi Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, yang mana Manajer Investasi tidak boleh mendapatkan intervensi dari investor terkait
penempatan investasi pada produk reksadana.
 
Sebelumnya diberitakan Direksi Jiwasraya turut mengintervensi portofolio investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Instruksi direksi Jiwasraya itu jadi sorotan dalam persidangan lanjutan perkara pidana Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., Kamis, 6Agustus 2020.
 
"Pengarahan itu terjadi saat Asuransi Jiwasraya berganti kepemimpinan dengan direktur utama yang dijabat oleh Hexana Tri Sasongko," kata Kuasa Hukum tersangka korupsi Jiwasraya Syahmirwan, Dion Pongkor, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.
 
Tindakan itu dinilai tidak tepat. Sebab, menurut Dion dalam regulasi POJK Nomor 10 mengatur bahwa tata kelola MI yang baik menerapkan prinsip keterbukaan dan independensi. "Harusnya tidak bisa diarahkan," tutur Dion.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif