Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Heru Gautama Hatman, mengatakan pihaknya melihat kesiapan proyek dari sisi environmental, sustainable, and governance (ESG). Langkah tersebut bagian dari advokasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam pendanaan perusahaan.
Keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan.
“Proyek transisi energi di Indonesia saat ini memiliki berbagai peluang dan risiko. Termasuk (risiko) pergerakan valuasi komoditas di pasar. Ini memengaruhi pertimbangan berinvestasi pada berbagai proyek transisi energi,” ujar Heru dalam sesi diskusi bertema: Transition Finance: Catalyzing Climate Ambition di acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang diselenggarakan oleh Katadata di Hotel Kempinski, Jakarta, dilansir pada Kamis, 7 Agustus 2024.
Heru menambahkan pihaknya mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam transisi energi di Indonesia. Misal, penyediaan panel solar yang mestinya bisa dibuat di dalam negeri. Dengan produk lokal bisa terserap sehingga dapat mengurangi impor.
”Ekosistem seperti ini penting untuk melibatkan pelaku lokal. Bank DBS misalnya, saat ini sudah menyalurkan pendanaan untuk pembuat solar panel di India, yakni ReNew Power,” ungkap Heru.
| Baca Juga: Wapres: Pembiayaan Syariah Bisa untuk Transisi Energi |
Komitmen pada transisi energi juga ditunjukkan Bank DBS dengan bergabung dalam Net-Zero Banking Alliance (NZBA) dan Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ). Ini merupakan gabungan aliansi bank yang berkomitmen terhadap nol emisi karbon di tingkat global.
Sementara itu, Partner and Head of Asia Pacific Sustainable Finance and Policy Systemiq Masyita Crystallin mengatakan pendanaan untuk transisi energi di Indonesia memerlukan ekosistem yang sudah matang. Unsur ekosistem itu terdiri dari implementasi, regulasi, dan investasi.
“Taksonomi keuangan kita juga perlu diperhatikan, apakah sama dengan negara-negara ASEAN misalnya. Itu akan memudahkan pendanaan dan pembentukan ekosistem yang sehat,” kata Masyta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
