Pasalnya, permasalahan Latsar CPNS formasi pada 2018 di 10 Kabupaten di Papua ini sudah mendekati batas akhir toleransi waktu pemagangan CPNS yaitu maksimal dua tahun dengan diskresi Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah menerima SK CPNS.
"Pekerjaan yang tidak mudah, namun dengan sinergi dan kolaborasi permasalahan ini sangat mungkin untuk bisa diselesaikan," kata Kepala LAN Adi Suryanto dalam keterangan resminya, Rabu, 22 Juni 2022.
Ia menyebut, rapat Koordinasi menjadi forum untuk membahas akselerasi sekaligus menyelesaikan penyelenggaraan Latsar CPNS di 10 Kabupaten. Sampai saat ini masih ada sekitar 4.000 ribu CPNS Formasi 2018 yang belum mengikuti Latsar CPNS.
Adi juga menyampaikan, akselerasi ini memerlukan langkah khusus di tengah berbagai masalah yang dialami 10 Kabupaten di Provinsi Papua. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas BPSDM Provinsi Papua untuk memfasilitasi penyelenggaraan Latsar.
Oleh karena itu, ia berharap rapat koordinasi Khusus Latsar CPNS ini dapat mengidentifikasi seluruh permasalahan dengan tepat dan benar. Dengan begitu, metode penyelenggaraan Latsar CPNS yang disusun oleh LAN dapat diterapkan BPSDM Provinsi Papua.
"Saya minta metode yang didesain mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dan tahun ini penyelenggaraan Latsar CPNS untuk formasi 2018 dapat diselesaikan untuk secepatnya memenuhi hak CPNS," ungkapnya.
Adi juga berpesan metode Latsar CPNS tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ada, sehingga tidak akan bermasalah di kemudian hari. Khususnya terkait dengan kurikulum dan jumlah jam pelatihan yang harus dijalani oleh peserta.
"Kebijakan akselerasi ini juga diharapkan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi tanpa mengesampingkan kompetensi yang dibangun dalam Latsar CPNS yaitu, pembentukan karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
