Tanjungpinang: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi sejumlah kendala untuk memperluas bisnis. Keterbatasan pembiayaan, proses perizinan yang kompleks, ongkos distribusi yang tinggi, hingga sulitnya menjangkau pembeli menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan konkret.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Billy Mambrasar dalam Kepri Economic Forum 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Astin, Tanjungpinang, Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Billy menekankan pentingnya kebijakan yang tidak berhenti pada mendengarkan aspirasi, tetapi juga menyelesaikan kendala yang dihadapi pelaku usaha.
“Saya marah kalau keluhan UMKM terus didengar, tetapi hambatannya tidak diselesaikan! Mereka kesulitan mendapatkan modal, mengurus izin, menghadapi biaya logistik, sampai mencari pembeli. Bagaimana mereka mau naik kelas kalau jalan untuk berkembang masih begitu sulit? Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata. Bantu perizinannya, buka akses pembiayaannya, dan hubungkan mereka dengan pembeli!” tegas Billy.
Dosen dan peneliti kebijakan ekonomi di Politeknik Negeri Batam itu menilai pengembangan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi Kepri. Peningkatan investasi, aktivitas industri, dan pertumbuhan pariwisata perlu diiringi dengan kesempatan yang lebih luas bagi usaha lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi daerah.
Salah satu tantangan yang perlu diatasi ialah keterbatasan akses permodalan. Modal dibutuhkan pelaku UMKM untuk menjaga ketersediaan bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan, hingga memenuhi permintaan konsumen. Ketika pembiayaan sulit dijangkau, kemampuan usaha untuk berkembang dan mengambil peluang bisnis pun menjadi terbatas.
Persoalan tersebut berkaitan pula dengan kemampuan pelaku UMKM memenuhi persyaratan administrasi dan standar produk. Pengurusan izin serta sertifikasi membutuhkan pemahaman, waktu, dan biaya yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh usaha berskala kecil. Padahal, kelengkapan persyaratan tersebut dapat menjadi salah satu penentu bagi produk untuk memasuki pasar yang lebih besar.
Di sisi lain, karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan turut menjadikan distribusi barang sebagai tantangan tersendiri. Ongkos pengiriman yang tinggi berpotensi meningkatkan harga jual produk sekaligus mengurangi keuntungan pelaku usaha. Kondisi ini dapat memengaruhi daya saing UMKM, terutama ketika mereka ingin menjangkau konsumen di luar wilayah tempat usahanya beroperasi.
Billy menilai persoalan UMKM juga tidak bisa diselesaikan hanya melalui pelatihan dan bantuan peningkatan kapasitas. Dukungan tersebut perlu diikuti dengan akses pasar yang jelas agar produk yang dihasilkan memiliki peluang untuk terserap secara berkelanjutan.
“Pelaku UMKM membutuhkan kesempatan yang nyata. Mereka perlu dibantu mengakses pembiayaan, mengurus perizinan, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan pembeli. Pertumbuhan ekonomi Kepri harus bisa dirasakan sampai ke usaha kecil dan rumah tangga,” ujar Billy.
Menurut Billy, kemitraan dengan sektor industri dan jasa dapat menjadi salah satu jalur untuk memperluas pasar UMKM. Perusahaan, hotel, restoran, dan pelaku usaha pariwisata berpotensi menjadi mitra pembelian produk maupun penyediaan jasa lokal. Hubungan bisnis semacam ini dapat membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh permintaan yang lebih stabil, sepanjang produk dan layanan mereka memenuhi kebutuhan mitra.
Billy, yang saat ini menjabat sebagai tenaga ahli Deputi Investasi BP Batam dan pernah menjadi Staf Khusus Presiden RI periode 2019–2024, juga menyoroti peluang pasar regional bagi UMKM Kepri. Kedekatan wilayah ini dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi untuk memperluas jangkauan perdagangan, tetapi peluang tersebut tetap membutuhkan kesiapan pelaku usaha.
Untuk memasuki pasar lintas negara, UMKM harus mampu memenuhi ketentuan produk, pengemasan, sertifikasi, dokumen perdagangan, serta kebutuhan pengiriman. Pendampingan yang terarah diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya mengenal peluang ekspor, tetapi juga memahami tahapan untuk merealisasikan transaksi dan mempertahankan hubungan dengan pembeli.
“Kedekatan Kepri dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang besar. Tetapi kedekatan geografis harus diikuti kemudahan akses pasar. UMKM perlu didampingi sampai produknya benar-benar dibeli dan bisa mendapat pesanan berulang,” tegasnya.
Dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), Billy mendorong evaluasi terhadap hambatan yang membatasi keterlibatan usaha lokal dalam kegiatan investasi dan perdagangan. Menurutnya, upaya menarik investor perlu berjalan seiring dengan pembukaan kesempatan bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Peluang serupa dapat dikembangkan melalui sektor pariwisata. Permintaan terhadap kuliner, kerajinan, fesyen, suvenir, transportasi, dan jasa lokal dapat menjadi ruang pertumbuhan bagi usaha kecil. Agar potensi itu dapat dimanfaatkan, pelaku UMKM membutuhkan akses pemasaran, kesempatan berusaha, dan kemitraan yang menghubungkan produk mereka dengan kebutuhan wisatawan serta industri pendukungnya.
Untuk memperkuat peran UMKM, Billy mendorong pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM membangun koordinasi yang lebih erat. Program pendampingan, menurutnya, perlu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing usaha sehingga bantuan yang diberikan dapat menjawab persoalan yang benar-benar menghambat perkembangan bisnis.
Keberhasilan program pemberdayaan UMKM juga perlu dinilai dari hasil yang dirasakan pelaku usaha. Indikatornya tidak sebatas jumlah pelatihan atau bantuan yang disalurkan, melainkan juga kemudahan memperoleh pembiayaan, penyelesaian perizinan, efisiensi distribusi, perluasan jangkauan pasar, serta keberlanjutan pesanan.
Billy menegaskan, UMKM harus mendapatkan ruang yang lebih besar untuk tumbuh seiring perkembangan ekonomi Kepri. Penyelesaian hambatan usaha dan pembukaan akses pasar menjadi langkah penting agar pelaku usaha lokal dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan investasi, industri, dan pariwisata di wilayah tersebut.
“UMKM adalah bagian penting dari masa depan ekonomi Kepri. Pemerintah harus hadir untuk mendengar aspirasi mereka, menyelesaikan hambatannya, dan membuka kesempatan agar mereka tumbuh,” tutup Billy.
