Maman Abdurrahman mengatakan konsumsi energi akan terus meningkat sehingga ketahanan energi yang merupakan kepentingan nasional perlu terus diupayakan agar bisa tercapai. Salah satu sumber pasokan energi Indonesia ke depan tersebut adalah berasal dari minyak dan gas bumi.
"Oleh karena itu, tidak berlebihan jika target peningkatan produksi migas menjadi prioritas nasional,” katanya, dilansir dari Antara, Senin, 6 Desember 2021.
Ia berharap seluruh pihak terkait berkolaborasi dan memiliki visi yang sama untuk mengamankan target produksi minyak dan gas pada 2030 tersebut. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 menunjukkan kebutuhan energi Indonesia masih ditopang oleh bahan bakar minyak dan gas.
Sesuai RUEN, pada 2020, porsi minyak memenuhi kebutuhan sebesar 28,8 persen dalam bauran energi nasional atau mencapai 1,66 juta barel per hari (BPH) dan gas 6.557 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 21,2 persen dari bauran energi nasional.
Lalu, pada 2030, bauran minyak diproyeksikan menjadi 23 persen atau 2,27 juta BPH dan gas 11.728 MMSCFD atau 21,8 persen dan pada 2050, kebutuhan minyak menjadi 3,97 juta BPH atau 19,5 persen dan gas menjadi 26.112 MMSCFD atau 24 persen.
Maman mengatakan salah satu poin revisi Undang-Undang Migas adalah memastikan kegiatan eksplorasi dijalankan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) melalui komitmen kerja pasti. Selain itu, UU Migas diharapkan juga mengatur insentif yang mampu menumbuhkan minat kontraktor KKS melakukan eksplorasi.
Eksplorasi menjadi kata kunci
Menurut dia, eksplorasi menjadi kata kunci untuk menemukan cadangan migas baru, sehingga target produksi migas bisa tercapai. "Kami berupaya UU Migas bisa mendukung iklim investasi, termasuk eksplorasi,” katanya.Sementara itu, dalam 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) yang digelar SKK Migas pada 29 November-1 Desember 2021, para pemangku kepentingan sepakat perlunya terus menggairahkan iklim investasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengkaji insentif produksi.
Managing Director Eni Indonesia Diego Portoghese mengungkapkan koordinasi dengan stakeholder hulu migas menjadi penting. Ia mengatakan perlunya insentif yang bervariasi agar dapat diimplementasikan di proyek migas. Pemerintah perlu membuka dialog dengan masing-masing kontraktor migas untuk menentukan insentif yang tepat.
"Tujuannya, agar lapangan migas bisa lebih menguntungkan, menarik, dan berkesinambungan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
