Mensos Tri Rismaharini (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Mensos Tri Rismaharini (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)

Berantas Pungli Bansos, Risma: Butuh Waktu

Ekonomi pos indonesia Berita Kemensos
Gervin Nathaniel Purba • 03 Agustus 2021 14:55
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mengakui pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menangani kasus pungutan liar (pungli) terhadap program bantuan sosial (bansos). Dia tidak memungkiri kasus pungli kerap terjadi pada penyaluran bansos.
 
Kemensos saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus pungli bansos. Terlebih, saat ini ada banyak temuan baru di daerah.
 
"Banyak (temuan baru). Ada di Jawa dan luar Jawa," kata Risma, saat konferensi pers, Selasa, 3 Agustus 2021. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Risma mengakui tidak mudah dalam melakukan pemeriksaan dan keputusan dalam menyelidiki kasus pungli bansos. Butuh waktu dan sumber daya manusia (SDM) yang besar. Terlebih saat ini sedang dalam situasi pandemi covid-19. 
 
Dia memberi contoh kasus pungli pada program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ada empat ribu saksi keluarga penerima manfaat (KPM) yang harus dimintai keterangannya. 
 
"Ini kan saksinya banyak. Jadi, butuh waktu," kata Risma.
 
Berantas Pungli Bansos, Risma: Butuh Waktu
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang Bahrudin mengatakan pihaknya masih memeriksa pendamping sosial bansos PKH dari semua dan kelurahan di Kecamatan Tigaraksa. Estimasi kerugian uang yang tidak disalurkan selama periode 2018-2019 ini sekitar Rp3,5 miliar.
 
Dari pemeriksaan itu, Kejari Kabupaten Tangerang telah menetapkan dua tersangka yang mendampingi empat desa. Pemeriksaan masih berlanjut pada delapan pendamping desa lainnya. 
 
Modusnya, kedua tersangka selaku pendamping meminta ATM BRI dari KPM untuk mencairkan uang PKH. Ketika uang PKH dicairkan, kedua tersangka tersebut memotong sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu dari masing-masing KPM. 
 
"Selisihnya kecil, tapi kalau dikali dengan jumlah KPM fantastis. Untuk empat desa saja, uang yang tidak disalurkan atau disalahgunakan oleh kedua tersangka itu sekitar Rp800 juta," katanya.
 


Perbedaan PKH, Sembako, dan BST


 
Risma kembali menjelaskan perbedaan antara program bansos PKH, Kartu Sembako (sebelumnya Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), dan bansos tunai (BST). Dia mengatakan PKH dan Kartu Sembako merupakan program reguler yang sudah berlangsung sejak lama untuk membantu warga kurang mampu. 
 
Berantas Pungli Bansos, Risma: Butuh Waktu
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
 
Sedangkan, BST baru diadakan semenjak pandemi. Bantuan ini ditujukan kepada keluarga, seperti pedagang kaki lima, ojek online (ojol), dan buruh yang terkena dampak dari pandemi sehingga penghasilan mereka turun drastis. 
 
"Pandemi berdampak pada PKL yang tidak bisa jualan. BST ini menyisiri untuk mengisi kekosongan itu dari kementerian selain subsidi listrik dan kartu prakerja," kata Risma.
 
Berantas Pungli Bansos, Risma: Butuh Waktu
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
 
BST, kata Risma, disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Sedangakan PKH dan Kartu Sembako disalurkan melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN). 
 
Pos Indonesia telah berhasil menyalurkan BST 78 persen hingga 31 Juli 2021. Pos Indonesia berhasil melakukannya dalam 10 hari. 
 
“Progres penyaluran bantuan sosial tunai atau BST oleh PT Pos Indonesia Persero sudah mencapai 78 persen hingga akhir Juli 2021. Sebanyak 7,6 juta KPM telah menerima BST dari total alokasi 9,6 juta KPM,” kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, beberapa waktu lalu.
 
(ROS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif