"Vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Semua lokasi vaksin gratis bisa masyarakat akses," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, dilansir dari Antara, Senin, 12 Juli 2021.
Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan.
Namun demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia menolak adanya komersialisasi vaksinasi gotong royong. Presiden KSPI Said Iqbal memahami jika pemberian vaksin kepada rakyat, termasuk kaum buruh dan keluarganya, demi mencegah meluasnya penyebaran pandemi covid-19 adalah tugas negara.
Oleh karena itu, apapun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya kepada seluruh rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengusaha.
"Jika ini dilanjutkan patut diduga akan terjadi komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin, 12 Juli 2021.
Ia menjelaskan setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen. Begitu juga dengan program vaksinasi gotong royong individu tersebut.
"Program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong, sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin)," ucapnya.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis. Setiap orang mendapatkan injeksi sebanyak dua kali, sehingga harga paket lengkap vaksin berbayar itu mencapai Rp879.140 per individu.
Rencananya, Kimia Farma akan membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin berbayar jenis Sinopharm tersebut mulai hari ini, namun karena animo masyarakat terlalu besar dan perlu sosialisasi lebih dalam, pihaknya menunda rencana tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
