“Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work. Isu ini untuk mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Juni 2021.
Dukungan Inggris disampaikan langsung saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP, di Catania, Italia. Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M Reza Hafiz Akbar.
Selain mendapatkan dukungan, pertemuan bilateral itu juga membicarakan terkait peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris, terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital. Termasuk potensi mobile laboratory unit.
"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Staf Khusus Menaker Hindun Anisah.
Indonesia, lanjut Hindun, juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.
"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemenaker yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik, terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun.
Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan ke depan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).
"Harapan kami, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.
Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Bidang Pengembangan Manusia Bank Dunia Mamta Murthi, dan Direktur Jenderal Organisasi Buruh Indonesia (International Labour Organization/ILO) Guy Ryder.
Pertemuan bilateral itu membahas terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022. Pemerintah Indonesia, lanjut Reza, meminta dukungan kepada Bank Dunia dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat.
"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata M Reza Hafiz Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
