Maluku: Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) menjamin akan menuntaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak di 97 lokasi di Maluku dan Maluku Utara, hingga akhir 2022.
"Menteri ESDM Arifin Taslim serta pimpinan PT PLN telah menjamin akan menyelesaikan pembangunan 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak di Maluku dan Malut, hingga akhir 2022 atau paling terlambat awal 2023," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends dalam keterangan resmi yang diterima Antara, Kamis, 14 April 2022.
Janji penyelesaian PLTD mangkrak di 97 lokasi di Maluku-Malut itu disepakati Menteri ESDM dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama PLN, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas.
Rapat Komisi VII bersama Menteri Arifin Taslim dan jajaran PT. PLN , Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas itu untuk membahas empat agenda utama yakni realisasi DIPA triwulan I-2022, strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak global, sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/Lembaga (SIMBARA) serta progres capaian bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
Mercy menjelaskan tambahan volume solar subsidi secara nasional sebesar 2,3 juta kiloliter (kl), pertalite 5,4 juta kl dan minyak tanah 100 ribu kl telah diputuskan dan masih harus dikawal oleh Badan Anggaran.
"Keputusan ini masih harus dikawal di Badan Anggaran (Banggar). nanti jika sudah diketok palu Komite BPH Migas akan menggelar rapat untuk menetapkan tambahan kuota baru per daerah," ujarnya.
Masalah kelistrikan di Maluku, khususnya menyangkut 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak mencakup 489 desa di Maluku dan Maluku Utara, di mana sampai akhir 2021 terdapat 31 LP sudah menyala, mencakup 78 desa di Maluku dan 76 desa di Malut.
Dari 31 LP yang telah beroperasi itu, 14 LP berada di Maluku yakni PLTD Tayando Yamtel di Kota Tual, PLTD Tahalupu dan Tonu Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), PLTD Ollong, Pulau Rhun, Pulau Ay, Pulau Hatta di Maluku Tengah, PLTD Air Buaya Kabupaten Buru, PLTD Pulau Keffing dan Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),
Begitu juga PLTD Elat dan Rerean di Maluku Tenggara, PLTD Jerol Kabupaten Kepulauan Aru serta PLTD Ilwaki di Maluku Barat Daya (MBD), juga telah menyala baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi SPD, dan penambahan grid/jaringan.
Ada 14 LP di Maluku dan tersebar di sembilan kabupaten/kota di Maluku yakni Kabupaten SBB (dua PLTD), Maluku Tengah (empat PLTD), Seram Bagian Timur (dua PLTD), Maluku Tenggara (dua PLTD), serta Kota Tual, Buru, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya masing-masing satu PLTD.
Sisanya 66 LP yang mencakup 335 desa, menurut Mercy, 63 LP akan menyala di 2022 dengan menggunakan empat metode. Sementara tiga LP lainnya sesungguhnya siap menyala sejak 2021, namun ada beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan.
"Semuanya sudah menyala baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi Satuan Pembangkit Diesel (SPD) dan penambahan grid/jaringan," ujarnya.
"Menteri ESDM Arifin Taslim serta pimpinan PT PLN telah menjamin akan menyelesaikan pembangunan 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak di Maluku dan Malut, hingga akhir 2022 atau paling terlambat awal 2023," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends dalam keterangan resmi yang diterima Antara, Kamis, 14 April 2022.
Janji penyelesaian PLTD mangkrak di 97 lokasi di Maluku-Malut itu disepakati Menteri ESDM dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama PLN, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas.
Rapat Komisi VII bersama Menteri Arifin Taslim dan jajaran PT. PLN , Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas itu untuk membahas empat agenda utama yakni realisasi DIPA triwulan I-2022, strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak global, sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/Lembaga (SIMBARA) serta progres capaian bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
Mercy menjelaskan tambahan volume solar subsidi secara nasional sebesar 2,3 juta kiloliter (kl), pertalite 5,4 juta kl dan minyak tanah 100 ribu kl telah diputuskan dan masih harus dikawal oleh Badan Anggaran.
"Keputusan ini masih harus dikawal di Badan Anggaran (Banggar). nanti jika sudah diketok palu Komite BPH Migas akan menggelar rapat untuk menetapkan tambahan kuota baru per daerah," ujarnya.
Masalah kelistrikan di Maluku, khususnya menyangkut 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak mencakup 489 desa di Maluku dan Maluku Utara, di mana sampai akhir 2021 terdapat 31 LP sudah menyala, mencakup 78 desa di Maluku dan 76 desa di Malut.
Dari 31 LP yang telah beroperasi itu, 14 LP berada di Maluku yakni PLTD Tayando Yamtel di Kota Tual, PLTD Tahalupu dan Tonu Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), PLTD Ollong, Pulau Rhun, Pulau Ay, Pulau Hatta di Maluku Tengah, PLTD Air Buaya Kabupaten Buru, PLTD Pulau Keffing dan Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),
Begitu juga PLTD Elat dan Rerean di Maluku Tenggara, PLTD Jerol Kabupaten Kepulauan Aru serta PLTD Ilwaki di Maluku Barat Daya (MBD), juga telah menyala baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi SPD, dan penambahan grid/jaringan.
Ada 14 LP di Maluku dan tersebar di sembilan kabupaten/kota di Maluku yakni Kabupaten SBB (dua PLTD), Maluku Tengah (empat PLTD), Seram Bagian Timur (dua PLTD), Maluku Tenggara (dua PLTD), serta Kota Tual, Buru, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya masing-masing satu PLTD.
Sisanya 66 LP yang mencakup 335 desa, menurut Mercy, 63 LP akan menyala di 2022 dengan menggunakan empat metode. Sementara tiga LP lainnya sesungguhnya siap menyala sejak 2021, namun ada beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan.
"Semuanya sudah menyala baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi Satuan Pembangkit Diesel (SPD) dan penambahan grid/jaringan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
