Jakarta: Pemerintah telah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pembangunan nasional. Melalui Presidensi G20, Indonesia tidak hanya berfokus pada pembangunan berkelanjutan di dalam negeri tetapi juga mengajak negara-negara G20 saling berkolaborasi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, perubahan perlu dilakukan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan yang beragam.
Ia menilai, forum UN Global Compact merupakan pertemuan yang mewadahi para pemangku kepentingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.
"Saya mendukung pentingnya memberdayakan sektor swasta untuk mengambil tindakan dan menginspirasi para pemimpin masa depan untuk menanamkan keberlanjutan dalam pekerjaan mereka," kata dia dalam keterangan resminya, Jumat, 3 Juni 2022.
Sebagai tambahan informasi, UN Global Compact telah menghasilkan komitmen untuk menyinergikan pengembangan Belt Road Initiative (BRI) dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Lebih lanjut, BRI dan SDGs 2030 telah mendorong seluruh lapisan masyarakat berkolaborasi untuk menggabungkan upaya global dalam mengatasi tantangan lingkungan, iklim, dan pengurangan kemiskinan.
Dalam dua tahun terakhir, UN Global Compact BRI untuk SDGs telah menjalankan agenda penting di beberapa bidang yakni infrastruktur kesehatan, lingkungan, serta keuangan hijau dan ekonomi. Semua agenda tersebut sejalan dengan semangat Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema 'Recover Together, Recover Stronger'.
Terkait perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan target nol emisi gas rumah kaca pada 2060. Menurut Airlangga, tujuan ini dapat dicapai lebih awal dengan dukungan internasional melalui mekanisme blended finance yang merupakan cara untuk meningkatkan investasi dari sektor swasta dengan pendanaan publik dan filantropi secara strategis.
"Bapak Presiden Joko Widodo telah mengundang para mitra untuk bergabung dengan Indonesia dalam meluncurkan Global Blended Finance Alliance pada G20 di Bali untuk meningkatkan pengembangan kapasitas, penelitian kebijakan, dan action labs untuk mencapai SDGs. Kami mengundang negara, pemodal, organisasi filantropi, dan mitra trisektor untuk berkolaborasi bersama di modal sektor swasta untuk memecahkan tantangan iklim, kesehatan, dan mencapai SDGs," ungkapnya.
Indonesia menjadi pionir bagi negara-negara perintis platform blended finance yang bekerja dengan mitra multilateral global, filantropis, dan yayasan untuk mewujudkan SDGs. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendirikan platform blended finance SDGs yaitu SDG Indonesia One.
Sementara itu, Forum Tri Hita Karana yang dibentuk pada 2018 juga telah menggalang komitmen dana sebesar USD10 miliar dan pada 2022 ditargetkan sebesar USD30 miliar.
"Kita tidak hanya bertanggung jawab dengan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi untuk saat ini saja, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Tantangan yang ada saat ini mengharuskan kita membuat sejarah untuk melakukan perubahan sistem melalui kolaborasi berbagai pihak. Harapan ada di tangan kita," pungkas dia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, perubahan perlu dilakukan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan yang beragam.
Ia menilai, forum UN Global Compact merupakan pertemuan yang mewadahi para pemangku kepentingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.
"Saya mendukung pentingnya memberdayakan sektor swasta untuk mengambil tindakan dan menginspirasi para pemimpin masa depan untuk menanamkan keberlanjutan dalam pekerjaan mereka," kata dia dalam keterangan resminya, Jumat, 3 Juni 2022.
Sebagai tambahan informasi, UN Global Compact telah menghasilkan komitmen untuk menyinergikan pengembangan Belt Road Initiative (BRI) dan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Lebih lanjut, BRI dan SDGs 2030 telah mendorong seluruh lapisan masyarakat berkolaborasi untuk menggabungkan upaya global dalam mengatasi tantangan lingkungan, iklim, dan pengurangan kemiskinan.
Dalam dua tahun terakhir, UN Global Compact BRI untuk SDGs telah menjalankan agenda penting di beberapa bidang yakni infrastruktur kesehatan, lingkungan, serta keuangan hijau dan ekonomi. Semua agenda tersebut sejalan dengan semangat Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema 'Recover Together, Recover Stronger'.
Terkait perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan target nol emisi gas rumah kaca pada 2060. Menurut Airlangga, tujuan ini dapat dicapai lebih awal dengan dukungan internasional melalui mekanisme blended finance yang merupakan cara untuk meningkatkan investasi dari sektor swasta dengan pendanaan publik dan filantropi secara strategis.
"Bapak Presiden Joko Widodo telah mengundang para mitra untuk bergabung dengan Indonesia dalam meluncurkan Global Blended Finance Alliance pada G20 di Bali untuk meningkatkan pengembangan kapasitas, penelitian kebijakan, dan action labs untuk mencapai SDGs. Kami mengundang negara, pemodal, organisasi filantropi, dan mitra trisektor untuk berkolaborasi bersama di modal sektor swasta untuk memecahkan tantangan iklim, kesehatan, dan mencapai SDGs," ungkapnya.
Indonesia menjadi pionir bagi negara-negara perintis platform blended finance yang bekerja dengan mitra multilateral global, filantropis, dan yayasan untuk mewujudkan SDGs. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendirikan platform blended finance SDGs yaitu SDG Indonesia One.
Sementara itu, Forum Tri Hita Karana yang dibentuk pada 2018 juga telah menggalang komitmen dana sebesar USD10 miliar dan pada 2022 ditargetkan sebesar USD30 miliar.
"Kita tidak hanya bertanggung jawab dengan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi untuk saat ini saja, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Tantangan yang ada saat ini mengharuskan kita membuat sejarah untuk melakukan perubahan sistem melalui kolaborasi berbagai pihak. Harapan ada di tangan kita," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
