Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Akselerasi Sertifikasi Jadi Upaya Pemerintah Mengembangkan Industri Halal

Eko Nordiansyah • 03 Februari 2022 11:45
Jakarta: Pemerintah terus mendorong pengembangan industri halal di Indonesia dengan salah satu komitmen yang dilakukan yaitu mengakselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Adapun yang diafirmasi pemerintah adalah UMK, bukan UMKM yang menengah dan besar.
 
"Mereka akan mendapat fasilitasi pengurusan proses sertifikasi halal oleh pemerintah melalui alokasi anggaran yang disiapkan baik oleh kementerian, lembaga, pemda, maupun BUMN dan swasta," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Aqil Irham, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 3 Februari 2022.
 
Sebagaimana PMK Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH pada Kementerian Agama, pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal Rp0 untuk pelaku UMK yang mencakup tarif layanan pernyataan halal pelaku UMK, tarif perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi Rp0 itu bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Ada biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp300 ribu tetapi kemudian biaya ini ditanggung oleh pemerintah," jelas dia.
 
Peluncuran Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dan pemberian fasilitasi halal UMK melalui beberapa kementerian dan lembaga menjadi strategi mempercepat sertifikasi halal UMK. Diharapkan sebanyak 80 persen UMK makanan dan minuman yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memiliki sertifikasi halal.
 
Percepatan implementasi sertifikasi halal UMK akan dilakukan melalui pembentukan task force (gugus tugas) lintas Kementerian/Lembaga. Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar mengatakan, kerja dari task force ini diharapkan bisa mempercepat sertifikasi halal.
 
"Kementerian yang memiliki binaan UMKM, program pembinaan untuk mikro dan kecil, pemerintah daerah yang tadi mendukung usaha mikro dan kecil berkembang di tempatnya, harus kita kolaborasikan dalam bentuk task force yang lebih nyata, task force yang kerjanya lebih cepat, dan juga kita harapkan bisa melakukan sertifikasi halal dalam jumlah yang masif," ungkapnya.
 
Melalui sertifikasi, pelaku UMK akan dibantu untuk memproduksi produk halal memperluas pemasaran produknya menembus pasar global. Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar mengatakan, percepatan implementasi sertifikasi halal akan berdampak positif bagi pelaku UMK.
 
"Berdasarkan pengalaman berdiskusi dengan pelaku usaha, banyak konsumen yang mempertanyakan kehalalan dari produk makanan dan minuman yang akan dibeli. Ini berarti memperlihatkan bahwa dari perspektif bisnis, sertifikasi halal juga akan memberikan tambahan pendapatan atau extended profit," pungkas dia.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif