Ilustrasi Dana hibah. Foto : MI.
Ilustrasi Dana hibah. Foto : MI.

Pemerintah Salurkan Rp9,71 Triliun Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Eko Nordiansyah • 22 Maret 2022 11:20
Jakarta: Pemerintah memastikan kesiapan dana dalam setiap fase penanganan bencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah melalui dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dialokasikan melalui hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah.
 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan anggaran untuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sejak 2015-2021 telah dialokasikan sebesar Rp9,99 triliun. Adapun total realisasi penyaluran mencapai Rp9,71 triliun kepada lebih dari 387 pemerintah daerah.
 
"Setiap tiga bulan sekali Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Selasa, 22 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah pusat senantiasa mendorong pemda untuk dapat melaksanakan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat waktu. Sementara terkait upaya pemulihan pascabencana di daerah, pemda diharapkan dapat memperhitungkan kemampuan dalam merealisasikan anggaran ketika membuat usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
 
"Sehingga dalam pelaksanaannya (rehabilitasi rekonstruksi pascabencana) bisa segera direalisasikan secara tepat waktu dan sesuai dengan output yang direncanakan atau diusulkan," ungkap Prima.
 
Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008, Indonesia memiliki tiga tahapan mekanisme penanggulangan bencana, yaitu tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan pengelolaan risiko bencana di setiap tahap penanggulangan bencana tersebut.
 
Pada fase prabencana, pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi bencana untuk kementerian/lembaga yang terlibat penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan K/L teknis lainnya melalui APBN.
 
Untuk fase tanggap darurat, pemerintah mengalokasikan dana siap pakai (on call) melalui BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dana ini dimanfaatkan antara lain untuk penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan segera sarana prasarana vital. Sedangkan pada tahap pascabencana atau fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif