Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan sistem pembayaran antarmoda transportasi yang terintegrasi. Hal ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat saat menggunakan transportasi umum di ibu kota. Dengan sistem ini pengguna angkutan umum di Jakarta cukup memakai satu tiket untuk berbagai moda transportasi.
Penyelenggaraan sistem pembayaran yang terintegrasi ini ini dilakukan tiga BUMD Jakarta, yakni PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, serta PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek selaku perusahaan joint venture antara PT KAI dan PT MRT Jakarta.
Menurut Direktur Utama MRT Jakarta, William P Sabandar, sebagai langkah menuju sistem pembayaran antarmoda tersebut, telah dibentuk perusahaan patungan. Perusahaan Patungan PT MRT Jakarta (20 persen), bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (20 persen), PT Jakarta Propertindo (20 persen), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (40 persen).
Untuk itu, MRT Jakarta memimpin ruang diskusi dan/atau komunikasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait sehubungan dengan kewajiban izin-izin serta lisensi.
"Selanjutnya akan dilakukan kajian skema bisnis integrasi sistem pembayaran antarmoda transportasi dan tarif melalui metode Electronic Fare Collection (EFC)," ungkap William dalam Forum Jurnalis Juli, di Jakarta.
William menjelaskan selama ini pengguna angkutan umum di Jakarta masih melakukan pembayaran tiket moda transportasi berbasis massal seperti commuter line Jabodetabek, dan TransJakarta secara terpisah. Dengan adanya EFC, dalam waktu yang tidak lama lagi, pembayaran moda transportasi di Jakarta -termasuk MRT dan LRT akan terintergrasi.
Transportasi yang Efisien
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyambut baik kolaborasi yang dilakukan oleh moda transportasi tersebut. Ia merasa peran efisiensi transportasi publik ini sangat strategis dalam mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi.
"Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dari semua kalangan, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI, BUMN maupun BUMD. Semangat kolaborasi ini harus kita jaga terus,” kata Kartika melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2020.
Perusahaan patungan akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi terkait sistem integrasi pembayaran antar moda yang paling tepat bagi Jabodetabek. Selanjutnya, perusahaan patungan juga akan melakukan beauty contest untuk memilih strategic partner, yang akan bekerja sama dengan perusahaan patungan dalam mewujudkan integrasi pembayaran antar moda transportasi.
Saat penandatanganan kerja sama, Selasa, 30 Juni 2020, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan integrasi transportasi di DKI Jakarta yang sudah dimulai ini harus terus dikembangkan. Anies mengharapkan agar proses integrasi ini mampu mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran.
"Hari ini merupakan awal proses integrasi tarif dan tiket. Insyaallah keduanya tuntas tahun depan, sehingga seluruh warga akan dapat menikmati layanan transportasi yang tidak saja nyaman dan mudah, tetapi juga reliable dan efisien," ujar Anies.
"Diharapkan dengan penerapan teknologi terkini, pemerintah akan mampu mengubah subsidi barang (tiket) menjadi subsidi orang. Nantinya, hanya mereka yang memerlukan dan relevan saja, termasuk di antaranya pelajar, guru, buruh, warga senior, dan veteran, yang akan mendapatkan subsidi," tambahnya.
Selama ini biaya hidup warga Jakarta termasuk tinggi dan salah satu komponen besar adalah biaya transportasi. Dengan sistem tiket yang terintergrasi, harga tiket akan jadi lebih murah sehingga rakyat bisa menabung.
Tentu saja, pengintegrasian tiket ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum. Sebagai perbandingan, menurut catatan Pemprov DKI, pada 1998 porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75 persen. Jika hal itu terwujud, kemacetan otomatis akan jauh lebih berkurang.
Beberapa bulan lalu, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko mengatakan inisiasi kebijakan tiket EFC ini dilakukan oleh Bank Indonesia sejak 2017. "Rencana EFC ini sejak 2017 lalu, cuma belum bisa terbentuk karena masih meributkan lembaganya. Sekarang tidak. Kita tentukan dulu arsitektur teknisnya," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
