Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran virus selain menerapkan karantina wilayah (lockdown), khususnya di Jakarta, mengingat jumlah kasus positif covid-19 yang saat ini semakin bertambah.
"Sebenarnya pada April itu kami sudah siap melakukan lockdown, karena hanya dengan itu penyebaran dapat dihentikan, tetapi kemudian tidak terjadi. Kalau kita mau memperbaiki ekonomi, penyebaran virus itu harus dihentikan dulu," kata Sutrisno dalam diskusi yang diselenggarakan Populi Center, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 7 September 2020.
Ia menjelaskan, sepanjang penyebaran virus itu tidak dapat dikendalikan, selama itu pula perlambatan ekonomi masih akan terus terjadi.
Pada diskusi yang sama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan bahwa penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga belum menyelesaikan akar masalah.
"Ibaratnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, sudah bekerja maksimal, tetapi mereka sebagai pemadam kebakaran, akar masalahnya belum diselesaikan," kata Faisal.
Ia memandang insentif kepada para pelaku usaha dan investor tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal itu karena jumlah kasus covid-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali.
"Negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi dengan sangat baik, mendapat bonus indeks sahamnya positif, seperti Korea dan Tiongkok. Sementara itu, negara yang mengelola pandeminya kurang elok, dapat punishment dalam bentuk indeks saham yang merosot," kata dia.
Jumat, 4 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dialokasikan hingga saat ini mencapai Rp679 triliun dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun. "Jadi, hampir seluruh program ini akan terpakai dan masih ada satu minggu untuk mendetailkan yang perlu tambahan," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk tahun jamak sebesar Rp37 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 dan tahun ini pembayaran uang muka sebesar Rp3,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
