"Kalau kita lihat PPh dan PPN bagi penjual aset dan pembeli masih sedikit dibandingkan Korea Selatan yang mencapai 20 persen dan India yang mencapai 30 persen. Kita masih 0,1 persen untuk PPh dan PPN 0,11 persen untuk para pembeli aset kripto. Tapi, per September 2022 Kementerian Keuangan sudah mengumpulkan pajak Rp159,1 miliar dari aset kripto," ungkapnya dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit, Kamis, 10 November 2022.
Lebih lanjut, Jerry menjelaskan kripto di Indonesia didefinisikan sebagai komoditas dan bukan alat pembayaran. Oleh karena itu, pengaturan perdagangan kripto ada di bawah Kemendag dan di bawah Bappebti. "Makanya penyebutannya bukan cryptocurrency tapi aset kripto," kata Jerry.
| Baca juga: Begini Cara Raup Untung Maksimal dari Trading Kripto |
Transaksi aset kripto, lanjutnya, memang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada Desember 2020, transaksi aset kripto tercatat hanya mencapai Rp64,9 triliun.
Setahun berselang atau pada Desember 2021, angka ini melonjak drastis dan mencapai Rp859,4 triliun. Sementara itu, di September 2022 transaksi aset kripto sudah mencapai Rp266,9 triliun.
"Lonjakannya luar biasa. Pelanggannya juga banyak. Data terakhir pada September 2022 di angka 16,3 juta. Ini merupakan salah satu terobosan. Sekarang yang di Bursa Efek Indonesia dengan kripto itu lebih banyak kripto. Sebanyak 90 persen pelanggan itu anak muda," tuturnya.
Jerry meyakini, tren perdagangan aset kripto akan semakin baik ke depannya, baik itu dari sisi volume, transaksi, dan pelanggan.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
