"Penyebab defisit ini dikarenakan provinsi-provinsi tersebut bukan merupakan provinsi penghasil utama dari komoditas-komoditas tadi. Ditambah pula dengan proses distribusi yang sempat terhalang akibat implementasi kebijakan pembatasan sosial," kata Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi, Jumat, 19 Maret 2021.
Memasuki 2021, data CIPS mencatat terjadi kenaikan dan penurunan harga di beberapa komoditas. Kenaikan harga tercatat terjadi pada komoditas daging sapi, cabai merah, dan bawang putih.
Harga daging sapi mengalami kenaikan pada bulan Januari dan tercatat berada di level Rp148.546. Faktor utama kenaikan daging ini karena adanya peningkatan harga daging sapi bakalan dari Australia. Seperti diketahui, Indonesia masih mengimpor daging sapi karena produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 70 persen dari permintaan dalam negeri.
Kenaikan harga juga tercatat terjadi pada komoditas cabai merah dan bawang putih. Curah hujan yang tinggi ini kemudian menyebabkan banjir dan memengaruhi jumlah pasokan dan harga di masyarakat.
Saat ini, distribusi dan kesediaan sebagian besar pangan pokok di Indonesia memang sudah lebih stabil daripada sebelumnya. Akan tetapi, beberapa komoditas yang sebagian besar sumber ketersediaannya berasal dari impor, seperti bawang putih, gula, daging sapi dan kedelai, diprediksi juga akan mengalami fluktuasi harga.
Kesulitan dalam mengamankan impor daging sapi dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan harga domestik, apalagi mengingat perayaan Idul Fitri pada tahun 2021 juga akan berlangsung di awal tahun.
Jumlah permintaan yang lebih rendah memang dapat meredam kenaikan harga. Akan tetapi, menjelang Ramadan dan Idulfitri, jumlah permintaan sudah dipastikan akan melebihi permintaan di hari-hari biasa.
Untuk itu, ketersediaan stok yang memadai sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan harga pangan, terutama komoditas yang tergolong pokok dan dan sumber ketersediaannya sebagian besar berasal dari impor.
"Tentu saja selain fluktuasi harga, data produksi pangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting dalam menentukan kebijakan. Proses panjang importasi juga perlu diingat sehingga timing masuknya komoditas pangan impor tidak merugikan petani,” jelas Felippa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
