Selain itu, Kementerian Keuangan RI pun belum merespon, karena penambahan pupuk berlebel subsidi harus ada izin dari kementerian karena kaitannya dengan uang negar dari APBN yang harus dikeluarkan pemerintah pusat.
"Kita hanya bisa melakukan pelaporan, koordinasi dengan para pihak selanjutnya sambil menunggu ada solusinya," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah Superintendent Hubungan Eksternal PT Pupuk Kujang Nilasari Handiani mengatakan gambaran informasi yang didapet di lapangan untuk wilayah Kabupaten Sukabumi angka penyaluran pupuk subsidi baik urea, NPK, organik sudah habis disalurkan sesuai data E-RDKK.
Sehingga, PT Pupuk Kujang selalu produsesn pupuk subsidi sudah tidak bisa lagi menambahkan pasokan pupuk subsidi ke Kabupaten Sukabumi karena harus sesuai dengan RDKK yang diajukan di awal tahun.
Terkait adanya lonjakan luas taman sehingga petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi solusinya hanya membeli pupuk nonsubsidi yang persediaannya melimpah.
"Kami tidak bisa menyalurkan pupuk subsidi di luar RDKK, paling solusinya menggunakan pupuk nonsubsidi yang memang harganya jauh lebih tinggi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
