Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. FOTO: Dok KKP
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. FOTO: Dok KKP

Menteri Trenggono: Penguatan Pengawasan Jaga Kelestarian Ekosistem Laut Berkelanjutan

Ekonomi Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Antara • 15 Oktober 2021 13:12
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan pengawasan di laut Indonesia bukan hanya untuk memerangi pencurian ikan, tapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. Harapannya berdampak positif terhadap perekonomian di Tanah Air.
 
"Jadi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai alat untuk mewakili negara dalam menjaga ekologi kelautan. Kedaulatan ekologi itu untuk kepentingan umat manusia sehingga harus dijaga, bukan hanya ikannya," kata Menteri Trenggono, di Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 15 Oktober 2021.
 
Ia mengemukakan, sejalan dengan penguatan pengawasan tersebut, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di KKP juga akan dilakukan. Hal itu, ujar dia, termasuk melengkapi pengawasan dengan teknologi, di samping patroli secara langsung oleh kapal pengawas dan pesawat patroli.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penguatan pengawasan oleh KKP tidak hanya dilakukan untuk kegiatan perikanan di laut, tapi juga kegiatan budidaya di darat maupun pesisir. Menurutnya, menjaga kelestarian ekosistem harus dilakukan secara merata dari hulu hingga hilir.
 
"PSDKP ke depan harus menjaga seluruh sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Keberlanjutan alam untuk kepentingan generasi selanjutnya," kata Trenggono.
 
Ia mengungkapkan pengawasan merupakan salah satu kunci penting dalam implementasi kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sarana dan prasarana pengawasan berupa kapal pengawas, pesawat pengawas dan teknologi informasi menjadi kunci dalam mendukung efektivitas pengawasan tersebut.
 
Kebijakan penangkapan terukur di antaranya akan membagi zona penangkapan ikan dalam tiga kategori. Meliputi zona fishing industry, zona nelayan lokal/tradisional, dan zona spawning & nursery ground. Kemudian jumlah tangkapan juga akan diatur melalui sistem kuota yang terdiri dari kuota industri, nelayan lokal/tradisional dan kuota hobi.
 
Kebijakan ini bertujuan untuk distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir menjadi lebih merata, peningkatan daya saing produk perikanan di pasar global, peningkatan PNBP perikanan dengan target Rp12 triliun per tahun, hingga mendongkrak kesejahteraan nelayan tradisional dan anak buah kapal.
 
Trenggono terus mengimbau jajarannya di Ditjen PSDKP untuk mengawal penuh pelaksanaan kebijakan penangkapan dengan strategi yang matang dan prasarana yang memadai, mulai dari melakukan pengawasan keseluruhan aktivitas kapal perikanan sesuai dengan zona, kemudian melakukan operasi pengawasan yang bersinergi dengan pihak pengawas keamanan lainnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif