"Mungkin saja diturunkan. Tetapi harus ada subsidi dari Pemerintah Indonesia agar tarifnya dapat ditekan hingga mencapai Rp300 ribu," ungkap Waketum Kadin Indonesia Bidang GCG & CSR Suryani Motik, dalam keterangan resminya, Rabu, 27 Oktober 2021.
Dia mengatakan margin 50 persen untuk PCR belum termasuk komponen jasa pelayanan biaya operasional, tenaga kesehatan dan dokter yang diperlukan dalam memproses sampel serta memvalidasi hasil PCR.
Tercatat, sudah dua kali Pemerintah menurunkan tarif tes PCR yang berlaku secara nasional. Sayangnya, tidak semua penyedia layanan PCR setuju dengan kebijakan ini, mengingat akan ada dampak dari segi kualitas yang dipertaruhkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan dalam memproses sampel PCR masih diimpor dari luar.
Selain itu, para penyedia layanan sendiri menyediakan paket tes PCR yang harganya masih dalam regulasi pemerintah yang wajar. Jika ingin dibandingkan, India yang memiliki tarif rendah PCR mendapatkan subsidi penuh dari Pemerintah India mengingat mereka sempat mengalami ledakan kasus covid-19 yang cukup dahsyat.
Perwakilan dari Bumame Farmasi Nathasa Febrina mengatakan kebijakan ini bisa memberatkan mengingat hal ini berkaitan dengan kualitas layanan kepada pelanggan.
"Kami akan sangat berat hati jika harus menurunkan lagi tarifnya karena hal ini akan berdampak langsung dengan kualitas layanan yang kami tawarkan pada pelanggan kami” ungkap dia.
"Sejak awal, Bumame Farmasi sejak awal telah berkomitmen memberikan layanan untuk memudahkan masyarakat. Kami berharap Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan keputusan ini lebih bijak agar kami sebagai penyedia layanan dapat bekerja maksimal," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
