Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah (Jateng) melakukan sejumlah upaya untuk mendorong percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.
Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menggelar Rapat Koordinasi Public Hearing dan Konsultasi serta pendampingan proses produksi halal bagi pelaku usaha di Jawa Tengah.
Rapat Koordinasi Public Hearing dan Konsultasi berlangsung di Kota Semarang, Jateng, pada 29 Maret 2022. Turut hadir Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham, seluruh bupati dan wali kota se-Jateng, organisasi Islam, dan pelaku UMKM.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengapresiasi langkah Kemenag dalam mempermudah serta mempercepat sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha di Jateng.
"Pelaku usaha di Jateng siap dengan target 1 juta sertifikat halal. Bahkan target bisa melebihi jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maksimal mendampingi pelaku UMKM. Selain itu, Pemprov Jateng juga akan menggandeng sejumlah komunitas dan organisasi untuk melakukan pendampingan tata cara pengajuan sertifikat halal kepada Kemenag," kata Taj Yasin Maimoen.
Para pelaku UMKM merupakan penopang terkuat bagi pemulihan ekonomi di Jateng. Potensi geliat ekonomi UMKM ini makin terang sejak pemerintah memperbolehkan mudik pada Lebaran tahun ini, meski dengan beragam syarat protokol kesehatan.
"Kami senang Bapak Presiden mengumumkan untuk tahun ini boleh mudik dengan berbagai syarat. Hal itu menjadi potensi besar bagi pemulihan ekonomi kami," kata Taj Yasin Maimoen.
Percepatan sertifikasi halal bagi UMKM tersebut semakin penting karena meski merupakan negara muslim terbesar di dunia, Indonesia berada di posisi keempat dalam sertifikasi produk halal di bawah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
"Karena kita ingin memenuhi kebutuhan domestik untuk konsumen muslim Indonesia agar mereka terjamin dalam mengonsumsi atau memanfaatkan produk halal. Kita juga ingin mengejar ketertinggalan dengan negara lain yang begitu masif dalam produk halal," ujar Kepala BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham.
Diharapkan akselerasi percepatan sertifikat produk halal ini dapat mendongkrak posisi Indonesia menjadi yang pertama dalam menjamin kehalalan produk makanan dan minuman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
