Terkait hal tersebut, SILO yang merupakan anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menjajaki untuk berinvestasi di sektor kesehatan, menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.
"Kami mengapresiasi diterbitkannya PP 12/2023. Pemerintah menyediakan payung hukum untuk memberikan kemudahan berusaha, termasuk hak atas tanah dan fasilitas tax holiday. Saya optimistis peraturan ini memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha di sektor swasta untuk mempercepat pembangunan IKN," kata John dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Maret 2023.
Diimpi-impikan pelaku usaha
John mengaku, PP 12/2023 sangat dinantikan pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Apalagi, lanjutnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyiapkan layanan perizinan berusaha untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan menyediakan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
"Kami siap berkontribusi untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN yang didesain sesuai kondisi alam di Kalimantan Timur," tegasnya.
Rencananya, pembangunan IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dalam lima tahap, yaitu untuk Tahap I periode 2022-2024, tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), dan tahap IV pada 2040-2045. Pemerintah memperkirakan besaran investasi di IKN sebesar Rp500 triliun.
"Bapak Presiden mengatakan bahwa jumlah Rp500 triliun tidak mungkin ditanggung APBN, harus ada yang membantu pemerintah. Dalam hal ini kami siap berkontribusi untuk investasi swasta. Sejak awal 2023, kami sudah mulai melakukan penjajakan untuk berinvestasi di sektor kesehatan," tutur dia.
Menurut John, sektor kesehatan merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, ketersediaan sistem kesehatan yang berkualitas di IKN dinilai penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.
PP 12/2023 kasih insentif hingga kemudahan
Berdasarkan PP Nomor 12/2023, sektor kesehatan mendapat insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100 persen selama 30 tahun, yang ditujukan kepada investor yang berinvestasi pada periode 2023 hingga 2030.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan izin berusaha, penggunaan lahan, dan pembangunan fasilitas gedung. Izin laik fungsi dan sertifikat bangunan gedung yang dikenakan tarif Rp0.
"Lippo selalu mendukung rencana dan strategi pemerintah meningkatkan perekonomian nasional, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Proyek strategis IKN menjadi salah satu langkah besar pemerintah mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera," pungkas John.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
