Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara tengah menyiapkan penggabungan BUMN di bidang penerbangan dan pariwisata. Proses holding perusahaan pelat merah ini tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan wacana holding pariwisata dan penerbangan ini sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Saat itu holding hanya dikhususkan untuk sektor penerbangan yakni dengan menjadikan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk holding.
Sementara anggota holding terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero). Namun, konsep tersebut diubah dan diperluas oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan memasukkan sektor pariwisata.
"Iya benar penggabungan dalam bentuk holding," kata Arya kepada Medcom.id, Kamis, 6 Agustus 2020.
Sayangnya, Arya enggan membeberkan kapan holding tersebut akan terbentuk. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan holding akan terbentuk pada kuartal ketiga tahun ini.
"Sedang difinalisasi, memang semuanya masih menunggu aturan pemerintah keluar. Diharapkan Oktober keluar," kata Irfan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan wacana penggabungan BUMN panerbangan dengan pariwisata ditujukan untuk mendorong kedua sektor tersebut yang terkontraksi akibat pandemi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara anjlok hingga 81 persen. Pada triwulan pertama 2020, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,61 juta, sedangkan triwulan kedua hanya 482 ribu.
Jokowi berharap dengan penggabungan tersebut, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan penerbangan semakin kokoh. Dengan begitu, kedua sektor ini tak terpengaruh bila ada pandemi di kemudian hari.
"Ekosistem pariwisata dan pendukungnya termasuk penerbangan betul-betul harus dirancang dengan manajemen yang lebih terintegrasi, lebih konsolidasi dari hulu sampai hilir," ujar Jokowi.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan wacana holding pariwisata dan penerbangan ini sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Saat itu holding hanya dikhususkan untuk sektor penerbangan yakni dengan menjadikan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk holding.
Sementara anggota holding terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero). Namun, konsep tersebut diubah dan diperluas oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan memasukkan sektor pariwisata.
"Iya benar penggabungan dalam bentuk holding," kata Arya kepada Medcom.id, Kamis, 6 Agustus 2020.
Sayangnya, Arya enggan membeberkan kapan holding tersebut akan terbentuk. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan holding akan terbentuk pada kuartal ketiga tahun ini.
"Sedang difinalisasi, memang semuanya masih menunggu aturan pemerintah keluar. Diharapkan Oktober keluar," kata Irfan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan wacana penggabungan BUMN panerbangan dengan pariwisata ditujukan untuk mendorong kedua sektor tersebut yang terkontraksi akibat pandemi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara anjlok hingga 81 persen. Pada triwulan pertama 2020, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,61 juta, sedangkan triwulan kedua hanya 482 ribu.
Jokowi berharap dengan penggabungan tersebut, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan penerbangan semakin kokoh. Dengan begitu, kedua sektor ini tak terpengaruh bila ada pandemi di kemudian hari.
"Ekosistem pariwisata dan pendukungnya termasuk penerbangan betul-betul harus dirancang dengan manajemen yang lebih terintegrasi, lebih konsolidasi dari hulu sampai hilir," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
