Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Foto: dok MI/Fransisco Carollio.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Foto: dok MI/Fransisco Carollio.

Rachmat Gobel: Langkah Kementerian PUPR Pulihkan Ekonomi Perlu Ditiru

Ekonomi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) DPR RI Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian PUPR
Medcom • 04 Januari 2021 14:22
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengapresiasi langkah tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk proyek properti dan konstruksi mulai tahun anggaran 2021.
 
Kebijakan itu, kata Legislator NasDem asal Gorontalo tersebut, perlu diikuti kementerian lain agar memberi dampak yang lebih signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional.
 
"Kebijakan Menteri PUPR sangat strategis bagi upaya pemulihan ekonomi sehingga perlu diikuti kementerian lain. Langkah ini harus mendapat dukungan penuh, termasuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar daya ungkit APBN terhadap pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih bertenaga," ungkap Rachmat, dalam keterangan resminya, Senin, 4 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Catat! Mulai Tahun Depan Jangan Pakai Bahan Impor untuk Bangun Rumah
 
Pada September 2019, DPR telah menyetujui APBN 2021 dengan total belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Secara keseluruhan, belanja kementerian dan lembaga pada 2021 mencapai Rp1.032 triliun atau sekitar 37,5 persen dari total belanja negara. Alokasi itu meningkat 23,3 persen jika dibandingkan dengan APBN 2020 yang sebesar Rp836,4 triliun.
 
"Belanja kementerian dan lembaga harus bisa digunakan semaksimal mungkin untuk membeli produk dalam negeri agar memberi dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi. Jangan lagi terjadi belanja negara lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli produk impor yang hanya menguntungkan negara lain," tegas Rachmad.
 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Desember 2020 menegaskan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, proyek infrastruktur dan perumahan tidak boleh lagi menggunakan produk impor, semuanya harus menggunakan produk yang diproduksi di dalam negeri.
 
"Kewajiban penggunaan produk lokal akan mempunyai multiplier effect yang besar terhadap perekonomian dan industri nasional. Tidak hanya akan menghemat penggunaan devisa, sekaligus menggerakkan industri manufaktur sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi tekanan terhadap pengangguran," ujarnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif