Kode QR itu dipasangkan untuk mencegah potensi perdagangan vaksin secara ilegal (black market) serta menghindari mark up atau peningkatan harga yang dilakukan oleh oknum atau makelar.
"Supaya jangan ada grey area atau black market yang misalnya harga vaksin hanya beberapa ratus ribu tiba-tiba dijual USD2.000. Ini yang kita jaga dan kita pastikan," kata Erick dalam acara kerja bareng untuk negeri yang digelar virtual, Sabtu, 12 Desember 2020.
Erick menjelaskan QR Code bakal dicantumkan mulai dari proses produksi, masuk ke box hingga pengiriman. Dalam tahap pertama pengiriman atau distribusi, akan diambil alih oleh pemerintah. Namun ke depannya tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak swasta.
Di sisi lain, Kementerian BUMN tengah menyiapkan sebuah platform untuk mewadahi program vaksin mandiri. Vaksin berbayar diperuntukkan bagi 75 juta jiwa yang dikategorikan sebagai masyarakat mampu dan nantinya bisa melakukan pre-order di dalam aplikasi tersebut.
"Jadi sistem ini menjadi mother headnya, sistem ini dibangun bersama Telkom dan Bio Farma karena kita juga agar menjaga proses kehati-hatian dan transparansi," jelas Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
