Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan swasta berkeinginan untuk ikut berpartisipasi menyukseskan dan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, distribusi vaksin mencapai 400 juta ke seluruh Indonesia dengan target jangka waktu kurang dari satu tahun.
"Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Januari 2021.
Menurutnya, apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin tersebut sesuai dengan daftar vaksinasi Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.
"Kerja sama pengadaan vaksin dengan swasta selain bisa mengurangi biaya, juga dapat mempercepat akses dan pendistribusian," ujarnya.
Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan vaksin covid-19 bagi seluruh masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa sumber dana yang akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan vaksin gratis ini.
"Pertama, dalam Undang-Undang APBN 2021 sudah ada anggaran yang kita cadangkan untuk vaksinasi sebesar Rp18 triliun," kata Sri Mulyani, Senin, 21 Desember 2020 lalu.
Pemerintah, lanjut dia, juga masih memiliki dana yang berasal dari sisa anggaran 2020. Dari alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp99,5 triliun, masih ada Rp36,4 triliun yang akan dialihkan pemerintah untuk program vaksinasi tahun depan.
Ia menambahkan sumber pendanaan vaksin gratis juga bisa berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
