Komitmen berkelanjutan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara GoTo dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Kerja sama yang telah berlangsung sejak 2020 ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital jutaan mitra usaha GoTo yang terdapat di berbagai kota di Indonesia.
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia pada Oktober 2022 menandakan babak baru literasi digital di Indonesia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Meskipun Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 terus meningkat dari sebelumnya, di sisi lain data Katadata Insight Center dan Kementerian Kominfo pada 2021 menunjukkan bahwa 57,1 persen usaha kecil berharap adanya masa sosialisasi untuk mempermudah penerapan UU PDP, karena pemahaman mengenai aturan UU PDP saat ini masih cukup rendah.
| Baca; Mau Cicip Investasi di Waran Terstruktur? Ini Keuntungannya |
SVP Group Head of Data Protection and Privacy Officer (DPPO) GoTo Leny Suwardi menyampaikan pentingnya pemahaman UMKM terhadap keamanan data pribadi. "Kami percaya pemahaman UMKM terhadap keamanan data merupakan bagian dari literasi digital yang krusial," tuturnya, dilansir dari keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Februari 2023.
Menurutnya menciptakan ekosistem digital yang benar-benar aman membutuhkan kerja sama berbagai pihak seperti teknologi yang mumpuni, regulasi yang memadai, serta pengguna teknologi yang mengerti cara menjaga data dan privasi.
"Pemahaman UMKM terhadap pentingnya perlindungan data pribadi akan membuat ekosistem kami semakin aman dan dipercaya konsumen. Karenanya kami berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam peningkatan literasi digital bagi Indonesia," tuturnya.
Ketua Siberkreasi 2022-2025 Donny Budhi Utoyo mengatakan, pada awal 2021, Kominfo telah Menyusun Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 yang menggunakan sejumlah referensi global dan nasional. Dalam Peta Jalan ini dirumuskan empat kerangka literasi digital untuk penyusunan kurikulum, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sebagai pelaku usaha informal, UMKM sering menjadi target berbagai upaya kejahatan digital yang riskan bagi keberlangsungan bisnis.
"Kami menyambut partisipasi aktif Grup GoTo dalam membantu pemerintah melakukan sosialisasi UU PDP yang baru saja disahkan. Sebagai mitra strategis, perusahaan digital seperti GoTo bisa jadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam tata kelola data pribadi sesuai dengan perundang-undangan," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
