Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, AFPI telah mendampingi proses investigasi AdaKami untuk memastikan kebenaran dari kabar viral yang menjadi sorotan publik khususnya di dunia maya belakangan ini.
"AFPI turut melakukan investigasi bersama AdaKami, karena kasus seperti ini bisa saja terjadi ke anggota-anggota lainnya," ucap Sunu dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 26 September 2023.
Sebagai asosiasi, AFPI akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah benar ada pelanggaran anggotanya atau tidak. Bisa juga memang ada pihak lain yang mengatasnamakan anggota AFPI.
"Untuk kasus ini, kita harus cek apakah ini sebenarnya AdaKami melakukan kesalahan atau ada Pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah mencatut nama," ungkap Sunu.
Merusak kepercayaan masyarakat
Mencuatnya pemberitaan platform AdaKami seakan memberi catatan penting untuk Munas AFPI yang akan diselenggarakan di awal Oktober 2023 guna memilih ketua umum baru.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyesali keresahan masyarakat yang terjadi akibat pinjol konsumtif multiguna dengan bunga harian yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending di Indonesia.
Menurut Fathan, Munas AFPI yang akan memilih ketua umum baru di awal Oktober diharapkan menjadi momentum yang tepat bagi pembenahan dan reformasi internal AFPI untuk pengawasan market conduct yang lebih efektif atas kegiatan usaha anggotanya. Termasuk dengan memperketat pemantauan berkala terhadap pengenaan bunga dan biaya layanan pinjol konsumtif.
"Ketua Umum AFPI nanti jangan sampai dari direktur perusahaan pinjol bunga harian atau dikenal dengan cash loan, karena model bisnis ini dari dulu sering bermasalah. Ketum AFPI idealnya memiliki rekam jejak memimpin pinjol produktif yang peduli sektor usaha riil dan harus paham misalnya tentang pembiayaan invoice, pembiayaan terkait kepemilikan properti, dan pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat," beber Fathan.
"Oleh sebab itu OJK perlu intens mengawasi proses Munas AFPI dalam pemilihan Ketum baru. Jangan sampai lepas dari atensi OJK sebagai otoritas yang menunjuk AFPI untuk mengawasi pinjol berizin anggotanya melalui pedoman perilaku. Jangan sampai malah industri yang seharusnya punya dampak dan citra positif ini dinakhodai oleh individu atau direktur pinjol dengan model bisnis cash loan multiguna yang punya reputasi sering bermasalah dan merugikan masyarakat," tambah dia.
| Baca juga: OJK Minta Pinjol AdaKami Usut Tuntas soal Nasabah yang Bunuh Diri Gegara Diteror |
Investor Tiongkok
Setuju dengan Fathan, Anggota Komisi XI DPRI RI Misbakhun menyampaikan kekhawatiran mengenai risiko jika AFPI dipimpin oleh direktur dari pinjol cash loan konsumtif yang sering meresahkan masyarakat. Banyak dari mereka, dimiliki sahamnya oleh investor dari Tiongkok.
"Pinjol cash loan konsumtif ini, sekalipun berizin, dipersepsikan sering bermasalah dan meresahkan masyarakat. Karena itu, berbahaya jika AFPI dipimpin oleh Ketua Umum seorang direktur dari perusahaan pinjol cash loan multiguna."
"Karena, bisa saja Ketumnya malah akan solid membela mati-matian puluhan pinjol cash loan milik asing yang meskipun berizin dan menjadi anggota AFPI tapi bermasalah dan meresahkan masyarakat," ucap Misbakhun.
"Jika ketumnya dari pinjol cash loan, hal tersebut akan menghalangi agenda pembenahan internal AFPI dan kontraproduktif dengan harapan OJK terhadap perbaikan kinerja, reputasi, dan kredibilitas pinjol legal serta pemulihan kepercayaan konsumen," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
