Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Foto: MI/Ramdani
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Foto: MI/Ramdani

Bahlil Pamer Perbaikan Indikator EoDB RI kepada Bank Dunia

Eko Nordiansyah • 18 Juli 2021 14:26
Jakarta: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan reformasi yang telah dilakukan Indonesia terkait dengan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) kepada Bank Dunia dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS).
 
Bahlil menjelaskan, saat ini terdapat beberapa indikator EoDB yang mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia sedang melakukan implementasi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Hal ini tentunya juga terkait dengan kemudahan berusaha yang ramah investasi.
 
"Pemerintah Indonesia saat ini terus menerus berkomitmen melakukan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Kita harap perbaikan-perbaikan ini membuahkan hasil yang positif. Investasi masuk, lapangan kerja tercipta, rakyat sejahtera. Itu tujuannya," ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu, 18 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beberapa indikator yang telah mengalami perbaikan dalam hal prosedur, biaya, dan waktu antara lain starting a business (memulai berusaha) yang sebelumnya memerlukan 11 prosedur, 10 hari, dan biaya sebesar 5,7 persen pada tahun lalu kini menjadi hanya empat prosedur, 2,5 hari, dengan biaya 4,3 persen.
 
Kemudian, enforcing contract (penegakan kontrak) yang sebelumnya memerlukan waktu 390 hari dan biaya sebesar 74 persen saat ini telah mengalami perbaikan menjadi maksimal 85 hari dan biaya 9,5 persen dengan melalui e-court (pengadilan elektronik).
 
Perbaikan pada indikator dealing with construction permits (izin konstruksi) yang sebelumnya membutuhkan 18 prosedur, 191 hari, biaya 4,8 persen menjadi enam prosedur, 16-21 hari, dan biaya 0,62 persen.
 
Registering property (pendaftaran properti) yang sebelumnya memerlukan enam prosedur, 28 hari, dan biaya 8,5 persen menjadi tiga prosedur, enam hari, dan biaya sama dengan menggunakan digitalisasi perencanaan kadastral dan tata ruang.
 
"Kami serius memperjuangkan target yang diminta Bapak Presiden untuk mencapai peringkat 40 EoDB. Tentu tidak mudah, apalagi dengan tekanan adanya covid-19. Tapi kondisi ini juga menjadi peluang untuk reformasi," jelas dia.
 
"Salah satunya sekarang apa-apa harus online, terdigitalisasi. Ini bisa mengurangi prosedur dan biaya. Karena itu Online Single Submission (OSS) adalah jawabannya, dan akan diluncurkan di Juli ini," imbuh Bahlil.
 
Dalam survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 2014, Indonesia tercatat pada peringkat 129 dan terus mengalami peningkatan menjadi 73 dalam survei EoDB tahun lalu. Posisi Indonesia masih berada pada peringkat yang sama dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia sedang menunggu hasil survei EoDB 2021 yang akan segera diumumkan oleh Bank Dunia.
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif