Jakarta: Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menegaskan pihaknya akan terus menyalurkan pupuk bersubsidi sebagai komitmen perusahaan untuk melindungi petani dalam menjalani musim tanam, walaupun kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan selesai di Juli 2024.
Rahmad menjelaskan proses administratif penambahan anggaran yang masih berjalan membuat Kementerian Pertanian (Kementan) belum bisa merampungkan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia. Diketahui kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024 ini.
Pemerintah, melalui Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk yang tadinya 4,7 ton menjadi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp54 triliun untuk tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pupuk subsidi bagi para petani terpenuhi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat.
Rahmad juga mengapresiasi upaya Menteri Pertanian yang langsung bergerak cepat dalam mengatasi kendala ini. "Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden (Joko Widodo) dan Menteri Keuangan dan sudah disepakati," ujar Rahmad dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 20 Juli 2024.
"Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," sambung Rahmad menjelaskan.
Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Permentan. Penyaluran pupuk bersubsidi, tegas dia, akan tetap berjalan meskipun kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun telah habis pada Juli 2024.
"Ini adalah bagian dari komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini," tutur Rahmad.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga. Pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Adapun hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi. Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan.
Rahmad menjelaskan proses administratif penambahan anggaran yang masih berjalan membuat Kementerian Pertanian (Kementan) belum bisa merampungkan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia. Diketahui kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024 ini.
Pemerintah, melalui Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk yang tadinya 4,7 ton menjadi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp54 triliun untuk tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pupuk subsidi bagi para petani terpenuhi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat.
Rahmad juga mengapresiasi upaya Menteri Pertanian yang langsung bergerak cepat dalam mengatasi kendala ini. "Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden (Joko Widodo) dan Menteri Keuangan dan sudah disepakati," ujar Rahmad dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 20 Juli 2024.
"Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," sambung Rahmad menjelaskan.
Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Permentan. Penyaluran pupuk bersubsidi, tegas dia, akan tetap berjalan meskipun kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun telah habis pada Juli 2024.
"Ini adalah bagian dari komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini," tutur Rahmad.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga. Pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Adapun hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi. Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan.
| Baca juga: Genjot Produktivitas Pertanian Bone, Pupuk Indonesia Siapkan 4.800 Ton Pupuk Bersubsidi |
Dorong produktivitas pertanian
Pada kesempatan yang berbeda Rahmad juga menegaskan bahwa bukan alokasi 9,55 juta ton yang habis. Tetapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama, itu yang volumenya sudah habis.
Menurut Rahmad, hal yang lebih substantif harus diutamakan sambil proses administrasi berjalan. Substantifnya adalah ia harus mendorong produktivitas pertanian.
"Karena itu, kami akan terus menyalurkan pupuk subsidi sesuai arahan pemerintah untuk melindungi petani," tegas Rahmad.
Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyampaikan sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk bersubsidi. Dia mengatakan saat ini masih terdapat masalah-masalah penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi.
"Sosialisasi ini sangat penting untuk digencarkan kembali karena sampai saat ini masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar sampai menebus pupuk subsidi. Sebanyak satu juta petani di wilayah Jawa Barat belum datang melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi," terang dia.
"Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus. Lebih dari 65 persen petani di Jawa Barat merupakan lansia dan 37 persen dari total petani tingkat pendidikannya di bawah SD," tambah Otong mengingatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
