Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: dok KKP.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: dok KKP.

Menteri Trenggono Bakal Perkuat Upaya Pemberantasan Illegal Fishing

Ekonomi Perikanan BPK illegal fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan
Suci Sedya Utami • 02 April 2021 16:19
Jakarta: Pelaksanaan pemberantasan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing di Tanah Air mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menjadi dorongan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan upaya pemberantasan kegiatan pencurian ikan.
 
Hal ini disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Auditor Utama Keuangan Negara IV kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. BPK secara simbolis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Illegal Fishing periode 2017 sampai 2020 kepada KKP.
 
Trenggono mengatakan hasil pengawasan dari BPK merupakan hal yang penting karena dapat mendorong kemajuan kinerja KKP dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pengendalian IUU Fishing.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahkan, Trenggono membeberkan rencananya untuk memperkuat kinerja KKP dalam pengendalian illegal fishing. Di antaranya dengan menyiapkan peraturan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan meningkatkan sarana prasarana dalam pengawasan kapal pelaku illegal fishing serta sistem pengawasan terpadu.
 
Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah, hingga dunia internasional akan dibangun untuk memperkuat kinerja KKP dalam pengendalian illegal fishing.
 
"Kami berharap hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kerja KKP dalam pemberantasan illegal fishing dan lebih luas untuk menyempurnakan tata kelola perikanan," ujar Trenggono dalam keterangan resmi, Jumat, 2 April 2021.
 
Dalam laporan tersebut, disebutkan hasil pemeriksaan terhadap kinerja KKP dalam melaksananakan pengendalian IUU Fishing telah memiliki standar pemenuhan sarana pasarana dan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai.
 
Kedua, KKP telah mengorganisasikan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengendalian illegal fishing. Terakhir, KKP telah menerapkan keseragaman prosedur, pola tindakan, dan administrasi penyidikan serta target waktu penyelesaian penyidikan secara profesional dan proporsional.
 
"Kami mengapresiasi KKP, khususnya Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, yang telah menyelesaikan laporan hasil kinerja kepada BPK," ujar Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun.
 
Lebih jauh Trenggono memohon dukungan penuh dari BPK terhadap pelaksanaan kajian strategis KKP dalam membangun kelautan dan perikanan dalam rangka menyejahterakan masyarakat.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif