"Ombudsman RI menyatakan meminta Kementerian Perekonomian untuk melaksanakan rakortas menunda keputusan impor beras, bukan menunda pelaksanaan, hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," kata anggota ORI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.
Ombudsman RI menghimpun data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa stok beras di dalam negeri masih aman dan mencukupi sehingga tidak memerlukan impor.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23,7 ribu ton beras komersil.
Dari jumlah stok CBP yang ada, terdapat stok beras turun mutu sebanyak 400 ribu ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri di periode 2018-2109 dan importasi pada tahun 2018. Sehingga stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton di gudang Bulog. Jumlah tersebut sekitar 20 persen dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan.
Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras, Rakortas pada 2018 memutuskan ketersediaan stok beras Perum Bulog pada akhir tahun harus satu juta hingga 1,5 juta ton per tahun.
Sedangkan stok beras di tempat lain berdasarkan data Kementerian Perdagangan per Februari 2021 yaitu di penggilingan sekitar satu juta ton, 6.300 ton di lumbung pangan masyarakat, 36 ribu ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 260,2 ribu ton di Horeka, dan di rumah tangga sebanyak 3,2 juta ton.
"Kalau dijumlahkan total stok sekitar enam juta ton kurang sedikit," terang Yeka.
Menurut Yeka, ketersediaan stok beras siap pakai di gudang Bulog bisa segera terpenuhi dengan adanya panen raya padi yang sedang berlangsung.
Hasil survei BPS menyebutkan luas panen padi periode Januari-April sebanyak 4,6 juta ha yang diperkirakan akan menghasilkan 25,3 juta ton gabah kering giling dan menjadi beras sebanyak 14,5 juta ton beras. Jumlah ini naik 26,8 persen yaitu 3 juta ton beras dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Yeka menuturkan salah satu indikator kecukupan dan kelangkaan stok beras dapat dilihat dari pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Saat ini pasokan beras di PIBC cenderung berlebih di angka 3.300-3.500 ton per hari yang mengindikasikan sedang terjadinya panen raya padi.
Dari data-data tersebut, Ombudsman menilai pemerintah Indonesia tidak memerlukan impor beras dalam waktu dekat. Ombudsman mencium ada maladministrasi dalam proses keputusan impor beras sebanyak 1 juta ton.
"Normalnya itu pasokan beras PIBC 3.000 ton per hari, kalau sudah 2.000 ton per hari mulai gelisah dan harga naik, kalau 1.000 ton itu sudah terjadi kelangkaan," pungkas Yeka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
