Hal tersebut ditegaskan Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Arifin mengatakan baik Kementerian ESDM maupun PT Pertamina (Persero) belum membuat pernyataan resmi terkait rencana tersebut.
"Jadi belum ada statement-statement (tentang penghapusan premium) dari Kementerian ESDM maupun Pertamina," kata Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2020.
Dirinya mengatakan sampai saat ini premium masih tetap didistribusikan. Selain itu, kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini, di tahun depan pemerintah akan tetap memenuhi alokasi penyaluran premium. Ia bilang penentuan penghapusan premium harus dikonsultasikan dengan berbagai pihak.
"Tentu saja untuk penentuan selanjutnya kami harus lakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Arifin.
Kendati demikian dirinya mengakui saat Pertamina memang tengah gencar mempromosikan penggunaan BBM berkualitas salah satunya menjual Pertalite dengan harga premium.
Ia bilang upaya ini mendapat respond yang baik dari masyarakat. Pengenalan pada BBM berkualitas ditujukan untuk mengurangi penggunaan BBM dengan RON yang rendah agar bisa menekan dampak polusi udara.
"Ternyata sambutannya cukup responsif, tujuannya untuk bisa memperbaiki emisi gas kita karena premium ini cuma tiga negara saja di dunia yang masih gunakan Premium termasuk di Indonesia," jelas Arifin.
Berdasarkan data tren dan proyeksi sales BBM Pertamina, penjualan premium memang didorong makin rendah. Di 2020, penjualan Premium diproyeksikan sebesar 23,9 ribu kiloliter (KL) per hari, di 2021 menurun menjadi 22,1 ribu KL per hari, berlanjut ke 2022 menjadi 18,7 ribu KL per hari, 2023 sebesar 15,2 ribu KL per hari dan 2024 menjadi 13,8 ribu KL per hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News