Ekspor sawit resmi disetop. Foto: Dok/Metro TV
Ekspor sawit resmi disetop. Foto: Dok/Metro TV

Ekspor Produk Sawit Disetop Demi Stabilkan Harga Minyak Goreng Curah

Ekonomi minyak sawit Kelapa Sawit CPO Ekspor CPO
MetroTV • 28 April 2022 21:45
Jakarta: Pemerintah mengubah kebijakan ekspor sawit hanya dalam waktu satu hari. Kebijakan yang sebelumnya melarang ekspor RBD Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng, kini berubah menjadi melarang ekspor seluruh produk sawit dan turunannya.
 
Per 28 April 2022 pemerintah memutuskan melarang semua produk sawit beserta turunannya untuk diekspor. Padahal pada 26 April 2022, pemerintah hanya melarang ekspor RBD Palm Olein saja. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 27 April malam bahwa pemerintah tidak hanya melarang ekspor RBD Palm Olein, tetapi juga CPO, RPO, limbah sawit, dan jelantah.
 
“Kebijakan larangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk sawit baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used cooking oil. Ini sudah tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan,” ungkap Airlangga Hartarto dalam tayangan Zona Bisnis, Kamis, 28 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Larangan ini bertujuan menjamin pasokan bahan baku minyak goreng tersedia di dalam negeri sehingga harga minyak goreng curah kembali stabil pada angka Rp14.000/liter. Karena hingga kini harga minyak goreng curah masih jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp14.000/liter.
 
“Kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan dapat dijual seharga Rp14.000/liter terutama di pasar tradisional serta untuk kebutuhan UMK,” jelas Airlangga.
 
Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di tanah air disayangkan oleh Presiden Joko Widodo mengingat Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Larangan ekspor sawit ini lantas diharapkan akan membuat pasokan bahan baku minyak goreng tercukupi.
 
Sementara itu, Presiden Jokowi sadar kebijakan larangan ekspor sawit ini dapat membawa dampak negatif. Namun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah.
 
“Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri. Penuhi dulu kebutuhan rakyat,” kata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Fatha Annisa)
 
(MBM)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif