Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. FOTO: dok MI
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. FOTO: dok MI

Moeldoko Klaim Ketersediaan Solar Subsidi untuk Nelayan Terjamin

Antara • 25 Juni 2022 11:31
Tanjungpinang: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah pusat menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk para nelayan. Hal itu dengan memberikan berbagai kemudahan akses kebutuhan minyak bersubsidi tersebut.
 
"Ke depan diharapkan para nelayan tidak akan kesulitan lagi memperoleh BBM solar bersubsidi," kata Moeldoko, usai menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi Untuk Nelayan di Hotel Marriott Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dilansir dari Antara, Sabtu, 25 Juni 2022.
 
Penandatanganan MoU masing-masing dilakukan oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pertamina Patra Migas, BPH Migas, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wali Kota Bitung, Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Bupati Cilacap yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Moeldoko menyampaikan kegiatan tersebut memang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan yang ada supaya mereka menerima solar bersubsidi secara benar dan tepat.
 
Menurutnya hal ini mengingat banyak terjadi permasalahan BBM jenis solar bagi nelayan. Mulai dari keberadaannya yang tidak tersedia, persoalan kelangkaan, hingga permasalahan lain seperti terlambat dan tidak tersedia stok di tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
 
"Kita tidak mau persoalan ini terus terjadi, terlebih hal ini terus menjadi isu yang berulang. Makanya kita hadir di sini duduk bersama untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini," tegas Kepala KSP Moeldoko.

Harus diprioritaskan

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Alan Koroptan menyampaikan saat ini ada kurang lebih 2,7 juta nelayan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya para nelayan harus diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi solar, mengingat para nelayan ini yang paling rentan menghadapi permasalahan solar bersubsidi.
 
"Hanya saja, kita perlu mendata jumlah nelayan kecil khususnya yang memiliki kapasitas kapal tangkap di bawah lima Gros Ton (GT). Mengingat jenis kapal ini tidak diwajibkan berizin, sehingga kita butuh data berapa sebenarnya jumlah nelayan pemilik kapal di bawah lima GT tersebut," katanya.
 
Adapun untuk kepemilikan kapal ukuran 10 GT, 20 GT hingga 30 GT, lanjutnya, secara umum pun dikategorikan nelayan kecil. Keberadaan mereka tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi, karena memiliki kecukupan dana untuk membelinya.
 
Namun demikian, katanya, pemerintah dan masyarakat tetap berharap dengan berbagai kebijakan yang terus dilakukan, persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak terjadi lagi. Apalagi pemerintah saat ini telah mengeluarkan program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan (Kusaka) khusus bagi nelayan.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif