"APBN itu instrumen untuk melakukan transformasi dan memajukan bangsa ini. Tapi jika APBN digunakan untuk impor menunjukkan ada yang salah pada penyelenggaraan negara," tegas Gobel, Kamis, 5 Oktober 2023.
Gobel mengingatkan, sudah beberapa kali Jokowi mengingatkan soal penggunaan anggaran negara agar tidak digunakan untuk belanja impor.
Bahkan, Jokowi telah menerbitkan sejumlah regulasi tentang penggunaan produk dalam negeri, seperti Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, dan Inpres.
"Jadi ini soal implementasi. Ini masalah manusia, yaitu soal visi, komitmen, pola pikir, dan kemampuan membuat perencanaan, koordinasi, dan kepemimpinan di level teknis. Mulai dari menteri, dirjen, dirut, kepala daerah, kepala dinas, dan juga pejabat-pejabat di level berikutnya," ungkap Gobel.
| Baca juga: Kesal Kementerian hingga Pemda Masih Belanja Impor, Presiden: Bodoh Sekali |
Indonesia bisa bangun industri kesehatan
Sebagai contoh, kata Gobel, dari dulu hingga kini kebutuhan bahan baku obat dan alat kesehatan lokal masih didominasi oleh produk impor.
Menurut Gobel seharusnya Indonesia dapat membangun industri kesehatan, sehingga produk-produk impor dapat ditekan.
"Undang investor ke Indonesia. Mereka pasti mau karena pasar Indonesia sangat besar. Buat instrumen yang membuat mereka harus berinvestasi di Indonesia. DPR sudah memberikan kemudahan dengan menerbitkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi nyatanya belum ada pergerakan sama sekali soal ini. Jadi ngapain saja?," tutur Gobel.
Pada 2021, nilai impor bahan baku obat mencapai USD3,36 miliar. Indonesia mengimpor 90 persen bahan baku obat dan Indonesia mengimpor 88 persen alat kesehatan.
Sejak reformasi, kata Gobel, Indonesia memacu pembangunan sumber daya manusia. Karena pembangunan sumber daya manusia adalah kunci strategis dalam mencapai kemajuan dan menjaga keberlanjutan kemajuan.
Menurutnya, ada dua hal dalam pembangunan sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kini, katanya, dengan hadirnya BPJS Kesehatan sejak 2014 masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berobat karena ada penjaminan kesehatan.
"Jadi belanja kesehatan pasti meningkat. Namun hal itu tidak diimbangi dengan strategi industri dan kebijakannya agar ada kedaulatan di bidang kesehatan," ujar dia.
Gencar pembangunan infrastruktur
Selain itu, kata Gobel, di era pemerintahan Jokowi digencarkan pembangunan infrastruktur di segala bidang. Mulai dari infrastruktur transportasi, pertanian, kesehatan, perikanan, hingga pembangunan IKN.
"Semuanya membutuhkan dukungan belanja barang yang sangat besar. Mestinya jika belum bisa diproduksi sendiri segera dibangun industrinya. Jangan karena tidak ada terus merem saja dengan impor," imbuh dia.
Gobel mengingatkan, dalam mengumpulkan pendapatan tidak lah mudah. Sehingga pendapatan bisa bersumber dari sumber daya alam, serta dari pajak ke rakyat.
"Jadi semaksimal mungkin duit itu kembali ke rakyat. Karena itu APBN adalah instrumen untuk mentransformasi suatu bangsa agar maju dan mandiri serta sekaligus untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Bukan untuk membuat maju bangsa lain dan memakmurkan rakyat negara lain," beber dia.
"Impor itu berarti membayar keringat orang yang ada di balik hadirnya barang-barang tersebut. Kita ambil pajak dari keringat rakyat, maka kita kembalikan pajak untuk membayar keringat rakyat tersebut agar ada peningkatan kualitas hidup rakyat kita. Jadi, impor itu berarti membela bangsa lain dan membela rakyat negara lain,” ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
