Hal inilah yang berbeda dengan penanganan krisis ekonomi pada 1998. Saat krisis moneter itu, bantuan justru diberikan kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas.
"Dana yang diperlukan pemerintah pada 1998 dengan ini beda sekali. Pada 1998, pemerintah itu banyak menolong, me-rescue bank-bank. Pada hari ini, pada waktu ini, pemerintah me-rescue UMKM atau rakyat-rakyat kecil," ucap Luhut dalam peluncuran Kampanye Gernas BBI dan BWI #PelangiSulawesi secara virtual, Kamis, 26 Agustus 2021.
Meskipun kedua kasus tersebut merupakan hal yang berbeda jika dibandingkan secara langsung (apple to apple). Luhut menegaskan bahwa langkah pemerintah yang fokus membantu UMKM adalah hal yang sangat tepat dan dibutuhkan untuk kondisi saat ini.
"Saya pikir sekarang ini adalah upaya pemerintah sangat baik. Oleh karena itu UMKM-nya harus tumbuh, kita harus dorong UMKM-nya untuk terus tumbuh, bergerak, dan kuat. Saya berharap kita semua harus bahu membahu melakukan ini," tegasnya.
Wajar memang bila pemerintah 'menganakemaskan' para pelaku UMKM. Sebab, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB pada saat ini sebesar 61,07 persen. Pemerintah kemudian menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 62,36 persen hingga akhir 2021, dan 65 persen pada 2024.
"Tanpa UMKM, ekonomi kita tidak bisa seperti sekarang. Karena dari data yang kami lihat, penanganan covid-19 yang membuat ekonomi kita agak rebound cepat adalah UMKM," tutur dia.
Salah satu contoh keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM adalah dengan mendorong bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membuat digiKU yang merupakan layanan pinjaman modal bagi para pelaku UMKM. Ini juga sekaligus bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
"Ini adalah inovasi dalam membantu UMKM melakukan proses pengajuan hingga persetujuan kredit dalam waktu hanya 10 menit tanpa tatap muka, bunganya pun kompetitif. Mari kita bersama kawal target serapan digiKU hingga Rp16 triliun pada 2024," ucap Luhut.
Oleh karena itu, ia meminta para pelaku usaha, khususnya UMKM, tidak khawatir dalam menghadapi masalah yang timbul dari dampak pandemi covid-19. Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk membantu para pelaku UMKM.
"Untuk itu kepada semua pelaku usaha, pemerintah ada untuk anda. Jangan pernah ragu mengenai ini. Tetaplah semangat, dan manfaatkan momentum Gernas BBI untuk meningkatkan transaksi dan kapasitas usaha Anda," tutup Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
