Garuda disebut memiliki beban biaya pengeluaran (cost) USD150 juta per bulan, sedangkan pendapatannya hanya USD50 juta. "Jadi setiap bulan rugi USD100 juta," kata Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 3 Juni 2021.
Di sisi lain, utang Garuda juga membengkak dari Rp20 triliun menjadi Rp70 triliun. Ini membuat neraca garuda menjadi insolvent yakni keadaan debitur yang jumlah utangnya melebihi ekuitas.
Kementerian pun berupaya untuk melakukan restrukturisasi pada maskapai kebanggaan Indonesia ini. Ia mengatakan telah insentif berkomunikasi dengan manajemen Garuda termasuk para pemegang saham minoritas hingga Kementerian Keuangan agar proses restrukturisasi ini mampu mengurangi utang tersebut.
"Ini yang sedang kami rumuskan pola dan legal prosesnya, karena ini melibatkan lessor dan peminjam dalam bentuk global sukuk, global bond yang dipegang internasional. Sehingga mau nggak mau kalau kita melakukan renegosiasi internasional harus melalui proses legal internasional," ujar Tiko.
Saat ini Kementerian BUMN tengah menunjuk konsultan hukum maupun konsultan keuangan untuk memulai proses. Selain itu harus segera ada moratorium dalam waktu dekat. Sebab jika tidak kasnya akan habis dalam waktu yang sangat pendek.
"Diharapkan dalam waktu 270 hari setelah moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini," jelas Tiko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
