"Ini adalah tantangan baru bagi negara-negara pihak, yang itu berada di luar tanggung jawabnya, demi memenuhi NDC (kontribusi nasional) yang menjadi komitmen ke UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegasnya, dalam pidato di sesi Ministerial Talks COP26 di Glasgow, Skotlandia, dilansir dari Antara, Rabu, 3 November 2021.
Luhut menegaskan hal tersebut karena pada kenyataannya, dengan kondisi yang ada saat ini, NDC dari negara-negara pihak diyakini kurang mampu untuk menahan laju pemanasan global bahkan hingga melebihi dua derajat celcius.
Terkait dengan pernyataannya itu, ia pun membeberkan upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai target ambisius dalam pengurangan emisi karbon. "Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaan Perjanjian Paris perlu dipercepat, perlunya upaya-upaya intensif serta investasi pada ekonomi rendah karbon berkelanjutan," ungkapnya.
Menurut Luhut, selama pelaksanaan COP26 di Glasgow, masyarakat dari seluruh dunia berkumpul dan mencari solusi untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah dua derajat celsius, di atas tingkat masa pra-industri.
"Kami telah melampaui suhu satu derajat celcius dan Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim/IPCC telah mengingatkan bahwa suhu global harus dipertahankan agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat celcius," tambahnya.
Memperbarui target
Pemerintah Indonesia telah memperbarui target NDC-nya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. "Indonesia telah siap mengurangi emisi antara 41-50 persen, dengan syarat adanya dukungan internasional yang cukup," ujarnya.Komitmen itu bukanlah pepesan kosong belaka. Pasalnya, Luhut menyebutkan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat tindakan-tindakan adaptif serta program konservasi mangrove dan gambut.
"Kami telah melaksanakan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pesisir seperti pelaksanaan adaptasi berbasis ekosistem dalam pengembangan kawasan pesisir, manajemen mangrove terintegrasi, serta pengendalian pencemaran laut," jelasnya.
Pemerintah Indonesia sudah mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang kepada UNFCCC "Yang akan memungkinkan Indonesia mencapai puncak emisi gas rumah kacanya pada 2030 dan dengan cepat mengurangi tingkat emisinya untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau sebelumnya," jelasnya.
Luhut menilai mandeknya negosiasi kerja sama internasional dalam Pasal 6 Paris Agreement, dapat menghambat negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam memobilisasi pendanaan untuk target iklim yang lebih ambisius, selain kurangnya pendanaan karbon dari negara maju.
Namun demikian, Indonesia tidak akan tinggal diam dan menunggu hingga Pasal 6 dapat diberlakukan. "Dengan bangga kami ingin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Perpres yang menetapkan kerangka nasional dalam melaksanakan NDC serta instrumen penentuan harga karbon,” katanya.
Menutup pidatonya, Luhut berharap dengan keketuaan Indonesia dalam G20 di 2022 dapat menyukseskan pelaksanaan COP26 dan mendukung negara-negara berkembang memperoleh pendanaan iklim yang lebih komprehensif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
